Ia berharap forum Temu Inklusi Nasional ke-6 dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan baru untuk memperkuat praktik baik kebijakan inklusi di tingkat nasional maupun daerah.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan forum ini menjadi momentum untuk mengubah niat baik menjadi aksi nyata.
Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik 2024 yang mencatat sekitar 17,8 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, mereka masih menghadapi kesenjangan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.
Baca Juga: Dukung IIA Conference 2025, IFG Tegaskan Transformasi Berbasis GRC
Di antaranya, 13 persen difabel dengan kategori sedang dan berat belum menuntaskan pendidikan dasar, serta tingkat partisipasi kerja difabel yang baru mencapai 23,9 persen, dengan tingkat pengangguran hingga 77 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
“Ini merupakan tantangan struktural yang harus dijawab melalui sinergi, peningkatan kesadaran publik, penguatan sumber daya manusia, dan akses teknologi,” tukas Woro.
Woro menyebut kondisi itu diperparah oleh stigma, diskriminasi, serta terbatasnya akses fisik dan komunikasi.
Baca Juga: Mensos Ajukan Tambahan Anggaran Rp12 Triliun ke DPR, Salah Satunya untuk Program Makan Lansia
Padahal, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Prinsip ‘leaving no one behind’ harus menjadi pijakan pembangunan. Investasi pada kelompok rentan akan menghasilkan dampak berkelanjutan bagi kemajuan bangsa,” kata Woro.
Sementara itu, M Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia sekaligus Penanggung Jawab Temu Inklusi Nasional ke-6, menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga: Subsidi Motor Listrik 2025 Belum Jalan, Menperin Pastikan Skema Siap untuk 2026
“Selain memperlihatkan daya tarik kebudayaan lokal, Kabupaten Cirebon juga menghadirkan praktik baik dalam pengarusutamaan isu difabel yang bisa direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Joni menegaskan bahwa Temu Inklusi adalah ruang strategis untuk berbagi praktik baik, gagasan, dan ide-ide inovatif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. **