Fokus Musbangkel Harjamukti 2026: Bongkar Bangunan Liar Demi Atasi Banjir Kota Cirebon

FAJARNUSA.COM (CIREBON) – Masalah banjir musiman yang menghantui Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya mendapat perhatian serius dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) Harjamukti yang digelar Rabu (28/1/2026). Penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai kini menjadi prioritas utama.

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran DPRD Kota Cirebon, di antaranya Ketua Komisi I Agung Supirno SH, Anggota Komisi I Ruri Tri Lesmana, dan Anggota Komisi III Rizki Putri Mentari SH.

Bangunan Liar Jadi Biang Kerok Banjir

Baca Juga: Dana Pemulihan Rp4,6 Triliun Dipertanyakan, Limbah B3 Blok Rokan Masih Mengancam Tahura Riau

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, mengungkapkan temuan mengejutkan bahwa rata-rata terdapat lebih dari 60 bangunan liar di setiap kelurahan di Kota Cirebon. Bangunan-bangunan ini berdiri di atas saluran air dan sungai, sehingga menyumbat aliran air saat debit tinggi.

"Fokus Musbangkel ini selaras dengan agenda Komisi I, yaitu pendataan bangunan liar oleh seluruh Lurah. Jika saluran air tertutup bangunan, otomatis banjir tidak bisa dihindari," tegas Agung.

Kolaborasi dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung

Baca Juga: Rakornas Pemerintah 2026: Strategi Pusat-Daerah Wujudkan Indonesia Emas 2045

Langkah strategis diambil dalam Musbangkel tahun ini dengan menggandeng BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Keterlibatan pihak BBWS dianggap krusial karena penanganan sungai besar membutuhkan intervensi teknis dan wewenang dari pemerintah pusat melalui balai besar tersebut.

Aspirasi Warga dan Peran Aktif Masyarakat

Selain penertiban secara fisik, Ruri Tri Lesmana menekankan pentingnya kesadaran kolektif. Ia meminta warga tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga aktif mengawasi lingkungan agar tidak ada lagi oknum yang mendirikan bangunan di bantaran sungai.

Baca Juga: Danantara Rombak Total Asuransi BUMN: Pisahkan Penjaminan & Umum demi Amankan KUR

"Warga harus gerak. Awasi lingkungan masing-masing, jangan biarkan bangunan liar tumbuh di bantaran sungai yang memicu sumbatan drainase," ujar Ruri.

Agung Supirno juga mengingatkan para Ketua RW untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan anggota DPRD di Dapil Harjamukti agar aspirasi warga dapat direalisasikan, baik melalui anggaran Musbangkel maupun Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.

**