FAJARNUSA.COM (BANDUNG) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada Senin (2/1/2026). Forum strategis yang dibuka langsung oleh Presiden RI ini mendapat apresiasi tinggi dari kalangan akademisi sebagai langkah krusial menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sinkronisasi Kebijakan di Awal Tahun
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Achmad Tjachja Nugraha, menilai pelaksanaan Rakornas di awal tahun anggaran adalah langkah taktis yang tepat. Menurutnya, hal ini memberikan rujukan jelas bagi daerah dalam menyusun program kerja sepanjang tahun 2026.
Baca Juga: Danantara Rombak Total Asuransi BUMN: Pisahkan Penjaminan & Umum demi Amankan KUR
"Kalau sinkronisasi dilakukan sejak awal, potensi tumpang tindih program bisa ditekan. Ini sinyal positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien," ujar Prof. Achmad di Bandung.
Poin Penting Rakornas 2026
Dalam pandangannya, ada tiga alasan mengapa Rakornas tahun ini menjadi sangat vital:
Baca Juga: Raffi Ahmad Sambangi Subang, Siap Bawa Produk Ekraf Lokal Tembus Nasional Lewat RANS
- Penyamaan Persepsi: Menjadi ruang strategis untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden.
- Peran Kunci Daerah: Mengakui bahwa daerah adalah ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi layanan publik.
- Komitmen Politik: Kehadiran Presiden memberikan pesan kuat agar seluruh level pemerintahan bergerak dalam satu arah yang sama.
Harapan Pasca-Rakornas
Meski memberikan apresiasi penuh, Prof. Achmad menekankan bahwa keberhasilan forum ini akan bergantung pada mekanisme tindak lanjutnya. Ia berharap hasil Rakornas tidak hanya berhenti pada kesepahaman normatif, tetapi berlanjut pada aksi nyata di lapangan.
Baca Juga: Viral! Warga Palopo Keluhkan SPBU Padang Alipan Tutup Mendadak Saat Antrean Mengular, Ini Faktanya
Secara keseluruhan, Rakornas 2026 dinilai sebagai fondasi kokoh untuk memperkuat sinergi nasional demi pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi.
(**)
Artikel Terkait
ICW Kritik Keras Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono: Sinyal Bahaya Independensi MK dan BI
Perkuat Ketahanan Nasional, IFG dan KUPASI Dorong Literasi Asuransi sebagai Mitigasi Risiko Bencana
Efek Trump di Indo-Pasifik: Pakar Ingatkan Ancaman Ketidakpastian dan Strategi 'Armed Neutrality' Indonesia
Lompatan Digital, IMDI Kabupaten Cirebon 2025 Tembus Kategori Tinggi, Infrastruktur Jadi Kunci