Wamenaker Immanuel Ebenezer Terciduk OTT KPK, Istana Sampaikan Keprihatinan

FAJARNUSA.COM - Istana buka suara terkait kabar penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Istana menyatakan keprihatinan pada kasus OTT KPK untuk pertama kalinya yang terjadi di dalam tubuh Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

“Yang pertama kami baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Baca Juga: Bupati Indramayu Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan APBD 2025, Volume Naik 3,91 Triliun

Didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Prasetyo juga mengingatkan lagi tentang pesan Prabowo mengenai kerja kabinet untuk terus berhati-hati.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pekerjaan jajaran kabinet harus selalu sesuai dengan amanah yang diberikan.

“Berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahi amanah yang diberikan kepada kita semua,” tambahnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Gunakan SAL Rp60 Triliun untuk Kurangi Utang dan Perkuat APBN 2026

“Oleh karena itulah, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam,” ucap Prasetyo lagi.

Kabar penangkapan Wamenaker yang kerap dipanggil Noel itu, menurut Prasetyo sudah diketahui oleh Prabowo lewat laporan dari bawahannya.

“Kita semua yang melapor, ya menyayangkan gitu, di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu,” tukasnya.

Baca Juga: Aturan Rampung, Zulhas Targetkan 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Sementara itu, Noel diciduk KPK dalam operasi penangkapan pada Rabu malam, 20 Agustus 2025 di Jakarta bersama 10 orang lainnya.

Disebutkan bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan tindakan pemerasan yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan tentang pengurusan sertifikat K3.