Pemerintah akan Gelar Sidang Isbat 28 Februari 2025, Muhammadiyah Sudah Pastikan Awal Ramadhan 1 Maret 2025

FAJARNUSA.COM -- Umat Muslim akan segera memasuki bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Muhammadiyah sudah mengumumkan awal puasa Ramadhan melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2025.

Mengutip dari laman resmi Muhammadiyah, dengan hisab yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, awal Ramadhan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Menurut perhitungan Muhammadiyah, hilal sudah nampak saat matahari terbenam pada Jumat, 28 Februari 2025.

Baca Juga: MBG Jadi Salah Satu Program Prioritas Pemerintah, Gibran Titip Pesan untuk Terus Memantaunya kepada Kepala Daerah Saat Jadi Pemateri Retret

Selain mengumumkan awal Ramadhan, Muhammadiyah juga mengumumkan Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

Dalam perhitungan hilal, belum terlihat sampai matahari terbenam pada Sabtu, 29 Maret 202, sehingga Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari.

Berdasarkan hisab tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 1 Maret 2025

2. 1 Syawal 1446 H (Idul Fitri) jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025

3. 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Mei 2025 M

4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1446 H) jatuh pada hari Kamis Pon, 5 Juni 2025

5. Idul Adha (10 Zulhijah 1446 H) jatuh pada hari Jumat Wage, 6 Juni 2025

Sidang Isbat Penetapan Ramadhan Pemerintah

Pemerintah baru akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari 2025.

Baca Juga: 4 Fakta Terkini DPR Sidak ke SPBU Pertamina hingga Shell, Buntut Dugaan Pertamax Oplos yang Bikin Resah Warga RI

Menteri Agama Nasaruddin Umar akan memimpin jalannya sidang isbat penetapan ini.

Untuk lokasi sidang isbat akan dilakukan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak,” ujar Abu Rokhmad, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

“Termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” imbuhnya.