FAJARNUSA.COM (CIREBON) – Publik Kabupaten Cirebon digegerkan dengan mencuatnya isu skandal APBD 2026 yang diduga menjadi ajang "bancakan" oknum anggota DPRD. Tak tanggung-tanggung, aliran dana haram yang terendus mencapai Rp55 miliar yang disamarkan melalui berbagai paket kegiatan di sejumlah dinas.
Menanggapi hal tersebut, Aliansi LSM Cirebon Bergerak menyatakan sikap tegas. Ketua Aliansi, Kusmin, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengepung sejumlah kantor pemerintahan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, 12 Februari 2026.
Kronologi dan Temuan Aroma Korupsi
Baca Juga: Sejarah Baru HPN 2026: Wali Kota Cirebon dan Insan Pers Perkuat Sinergi Lawan Hoaks
Dugaan korupsi ini pertama kali diungkap oleh Direktur Utama Firma Hukum Sandekala Trimurti, Zeki Mulyadi. Berdasarkan data yang dihimpun, uang puluhan miliar tersebut diduga disusupkan ke dalam paket-paket kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon sebagai penerima paket terbanyak.
Sebelum memutuskan turun ke jalan, sebanyak 20 aktivis anti-korupsi telah melakukan pertemuan intensif pada Jumat (6/2) untuk membedah temuan ini secara mendalam.
Rincian Dugaan Aliran Dana "Haram" Rp55 Miliar
Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid di HPN 2026: Pers Harus Jadi Kompas Etika di Tengah Gempuran AI
Berdasarkan data dari Firma Hukum Sandekala Trimurti, berikut adalah estimasi pembagian jatah yang kini tengah menjadi sorotan:
- Rp12,5 Miliar: Dialokasikan untuk anggota DPRD (Banggar maupun non-Banggar).
- Rp5 Miliar: Mengalir ke oknum dewan dengan peran strategis.
- Rp37 Miliar: Diduga menjadi "hak" pimpinan dewan.
Detail Rencana Aksi Massa
Baca Juga: Kejar Rp2,8 Triliun, DJP dan Bareskrim Polri Perkuat Kolaborasi Berantas Mafia Pajak
Kusmin menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah rincian rencana aksinya:
- Waktu: Kamis, 12 Februari 2026.
- Pukul: 10.00 WIB - Selesai.
- Titik Kumpul: GOR Ranggajati Sumber.
- Sasaran Aksi: Kantor DPUTR, Dinas Pendidikan, dan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
"Kami sudah sepakat untuk memerangi korupsi. Kamis besok kami akan bergerak menuntut transparansi dan pertanggungjawaban," tegas Kusmin.
(**)