FAJARNUSA.COM (CIREBON) – Pemerintah Kota Cirebon resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Kamis (29/1/2026). Forum strategis ini bertujuan menyelaraskan visi pembangunan antara pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan demi mewujudkan Kota Cirebon yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si., menegaskan bahwa dokumen perencanaan tahun 2027 bukan sekadar laporan administratif. Ia menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran.
"Penyusunan rencana kerja harus cermat dan berintegritas. Hasilnya harus dirasakan langsung oleh warga, bukan hanya di atas kertas," ujar Effendi Edo dalam sambutannya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Tambang Emas Tumpang Pitu: Pegiat Anti Korupsi Serahkan Bukti ke APH
Tiga Pilar Pembangunan 2027
Dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah,” pembangunan tahun 2027 difokuskan pada tiga pilar utama:
- Inklusivitas: Memperkuat sektor UMKM agar pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
- Keberlanjutan: Menjadikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang sebagai syarat mutlak pembangunan jangka panjang.
- Sektor Unggulan: Memperkuat posisi Cirebon sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata berbasis digitalisasi.
Baca Juga: ICW Kritik Keras Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono: Sinyal Bahaya Independensi MK dan BI
Inovasi Estetika Kota: Kebijakan "Satu Tiang Bersama"
Selain perbaikan infrastruktur dasar seperti penanggulangan banjir dan jalan, Wali Kota menyoroti penataan estetika kota. Salah satu terobosan yang direncanakan adalah penataan kabel fiber optik yang semrawut melalui kebijakan "Satu Tiang Bersama". Langkah ini diambil untuk menggantikan tumpukan tiang provider yang selama ini mengganggu ketertiban di pemukiman.
Apresiasi Capaian Kesehatan dan Perbaikan Data Sosial
Baca Juga: Salah Gunakan Izin Tinggal, 8 WNA Asal China Diamankan Imigrasi Cirebon: Terancam Deportasi
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, S.E., yang turut hadir dalam forum tersebut, memberikan apresiasi atas capaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Cirebon yang telah menyentuh angka 103%. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya validasi data sosial (desil) agar bantuan pemerintah ke depan lebih tepat sasaran bagi profesi rentan.
Forum yang dihadiri oleh 130 peserta secara luring dan daring ini melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan. Melalui sinergi antara Musrenbang, pokok pikiran DPRD, dan program CSR sektor swasta, Pemerintah Kota Cirebon optimis tantangan pengangguran dan ketahanan infrastruktur dapat teratasi menuju visi Cirebon SETARA Berkelanjutan.
(**)