“Kami akui, secara kewenangan bangunan masih di bawah pihak ketiga dan kami tidak bisa intervensi. Sedangkan pelayanan pasar ada di bawah Perumda Pasar, seperti pungutan retribusi kebersihan dan keamanan,” terangnya.
Terkait retribusi, Winda mengakui hasil pungutan belum maksimal karena masih di bawah tarif yang ditetapkan dalam Perwali, padahal potensi cukup tinggi. Dari data administrasi, jumlah pedagang mencapai sekitar 4.500, namun pedagang yang ada di pasar saat ini hanya sekitar 3.000.
“Data tersebut tidak termasuk pedagang di luar gedung pasar. Kami hanya mendata yang di dalam pasar. Begitupun pungutannya, sehingga pungutannya masih rendah,” paparnya.
Baca Juga: Wali Kota Instruksikan Pengawasan Ketat Pengolahan Makanan untuk Program MBG
Winda menambahkan, keseragaman tarif pungutan masih terjadi meskipun ukuran kios berbeda. Banyak pedagang beralasan dagangan belum laris sehingga pungutan dipukul rata.
“Walaupun ukuran kios sama dan berbeda pun, tarif pungutannya dipukul rata, dengan alasan belum laris. Karena itulah pendapatan dari retribusi pasar masih rendah,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon yang turut ikut sidak, Wahid Wadinih, Tommy Sofiana dan Een Rusmiyati.