Perkuat Pengawasan BUMD, DPRD Kota Cirebon dan OJK Bahas Strategi Stabilitas Keuangan

FAJARNUSA.COM (CIREBON) – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesehatan sektor keuangan daerah. Melalui rapat kerja bersama Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon pada Rabu (4/2/2026), DPRD menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, S.Sos., M.AP., menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memetakan kondisi terkini BUMD serta merumuskan langkah strategis ke depan. Menurutnya, keterbukaan informasi dan kepastian regulasi adalah kunci utama.

​“Kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh terkait kondisi saat ini. Tujuannya agar kebijakan yang diambil nantinya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar pria yang akrab disapa Andru tersebut.

Baca Juga: Kemendagri Batalkan Bimtek PPP di Bali, Pengaruh Sekjen Disebut Kalahkan Mardiono?

​Sinergi Lawan Pinjol dan Investasi Ilegal

​Selain fokus pada tata kelola BUMD, rapat ini juga menyoroti perlindungan masyarakat dari ancaman sektor keuangan informal yang merugikan. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengapresiasi inisiatif DPRD dalam mendorong kolaborasi lintas lembaga.

​Agus menegaskan bahwa OJK siap memberikan pendampingan, edukasi, serta literasi keuangan untuk membentengi warga Cirebon dari bahaya:

Baca Juga: DJP Geledah 3 Perusahaan di Banten, Diduga Tilep PPN Rp583 Miliar Pakai Rekening Pribadi

• ​Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.
• ​Investasi Bodong.
• ​Praktik Judi Online.

​“OJK sangat terbuka untuk bersinergi, baik melalui sosialisasi maupun pendampingan, agar masyarakat memiliki pemahaman kuat terkait sektor keuangan,” tegas Agus.

​Mendorong Kepastian Kebijakan

Baca Juga: Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,11 Persen, Tertinggi Sejak 2022: Mengapa IHSG Belum 'Pesta'?

​Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, S.E., menggarisbawahi pentingnya kepastian arah kebijakan agar tidak menjadi beban berkepanjangan bagi daerah. Ia berharap hasil dari pertemuan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah yang efektif dan bertanggung jawab.

​Rapat kerja ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi II lainnya, di antaranya Ana Susanti, H. Karso, Muhamad Noupel, Erry Yudistira Ramadhan, Anton Octavianto, Een Rusmiyati, dan Dian Novitasari.

(**)