Jubir PKS Desak Pemerintah untuk Segera Menetapkan Banjir-Longsor Sumatera Sebagai Bencana Nasional

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti adanya efisiensi transfer anggaran ke daerah.

Menurutnya, anggaran yang harus dipangkas itu memberi pengaruh dalam proses penanganan.

“Ketika anggaran transfer daerah itu dipotong, Sumatera Barat itu dipotong Rp2 triliunan, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” jelasnya.

Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok Naik di Aceh, Gubernur Mualem Minta Mendagri Tegur Pedagang Nakal

Ia juga menyinggung momen beberapa bupati di Aceh yang sempat mengeluarkan surat ketidakmampuan dalam mengatasi bencana.

“Jadi, memang ini adalah sebuah peluang bagi pemerintah, saya kira bahwa ini harusnya bukan lagi menggerakkan sipil, tapi semua resources dikerahkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Iqbal menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan anggaran terbatas disuntik dana oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Mencuat Lagi, Hasto Kristiyanto Ungkap PDIP Bakal Lakukan Kajian

“Pemerintah daerah nggak punya anggaran, pusat punya. Makanya kita ingin pemerintah pusat itu jor-joran. Bila perlu kita minta bantuan tetangga, nggak usah gengsi, nggak usah malu,” tegasnya.

Bencana jadi Pemantik Sentimen Publik pada Pejabat

Dalam podcast tersebut, Iqbal juga mengingatkan sisi psikologis dari para masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga: Pemkab Cirebon Salurkan Bantuan Becak Listrik Kepada 100 Pebecak Lanjut Usia

Menurutnya, dengan penanganan yang masih dirasa lamban, akan membuat masyarakat menjadi marah secara psikologis.

“Jangan sampai nanti psikologis masyarakat yang marah di bulan Agustus itu kembali muncul, sentimen kepada pejabat publik,” tambahnya.