Sementara untuk warga terdampak yang mengungsi berjumlah 849.133 jiwa, dengan rincian Sumatera Utara sebanyak 51.433 jiwa, Aceh 775.346 jiwa, dan Sumatera Barat 22.354 jiwa.
Pembukaan Akses yang Terputus
Akses jalan darat yang terputus di sebagian wilayah mulai dibuka oleh tim gabungan untuk mempermudah distribusi bantuan dan evakuasi.
Baca Juga: Perkuat Forkopimda, Pemkot Cirebon Siap Sinergi untuk Keamanan Daerah
Selain perbaikan akses, penanganan pada titik longsoran juga telah dilakukan.
“Alhamdulillah dengan makin kondusifnya cuaca, dengan dukungan operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan, genangan banjir sudah surut dan satu jalan yang putus sudah bisa ditimbun,” paparnya.
Distribusi Bantuan Tetap Lewat Laut, Darat, dan Udara
Baca Juga: Ustaz Evie Effendi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus KDRT Terhadap Anak Kandung
Skema pengiriman logistik untuk korban terdampak masih menggunakan 3 jalur, yakni laut, darat, dan udara.
“Titik drop langsung ke kantong-kantong pengungsian masyarakat, ini kita kejar tidak hanya titik-titik dropping logistik di pusat kabupaten, tapi dari beberapa hari lalu kita mengejar titik yang merupakan kantong pengungsian dari koordinat TNI/Polri,” terangnya.
Mengenai pasokan BBM dari Pertamina, BNPB menyatakan tahap awal sudah dikirim sebanyak 1.000 liter biosolar dan 1.000 liter Pertalite.
Baca Juga: BSMSS 2025 Kolaborasi Nyata Pemkot Cirebon dan TNI Dorong Percepatan Pembangunan
Pengirimannya menggunakan pesawat perintis ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Ini akan sangat membantu mobilitas, baik untuk tim gabungan di lapangan maupun masyarakat di Bener Meriah dan Aceh Tengah,” tukasnya.
***
Artikel Terkait
Evaluasi Besar-besaran Imbas Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Sebut 20 Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya
IFG Gandeng BNPB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Sepekan Pascabencana: Warga Simataniari Tapsel Mengaku Belum Terima Bantuan Layak, Hanya Makan Ubi dan Jagung
Asal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Mulai Dibidik Polri hingga Kejagung, Kemenhut Sebut Bentuk Tim Gabungan untuk Investigasi