Mahfud MD Bicara Lemahnya DPR di Masa Orde Baru, Sebut Hanya Jadi Stempel bagi Penguasa

Pria berusia 68 tahun itu menyebut DPR saat itu tidak menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

"DPR di zaman Orde Baru itu sebenarnya DPR rubber stem (stempel) untuk menguatkan kehendak pemerintah)," ujar Mahfud.

Pria yang lahir di Kabupaten Sampang itu menegaskan, praktik seperti itu membuat demokrasi hanya menjadi formalitas, institusi tampak berjalan, tetapi tidak berfungsi.

Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Amankan Aset Negara Melalui Penertiban Lahan di Jatiwangi

"Orde Baru itu bukan satu pemerintahan yang secara substansi demokrasi, melainkan secara substansi otoritarisme dengan cover demokrasi," imbuhnya.

Korupsi: dari Puluhan Miliar ke Triliunan

Mahfud kemudian memotret perubahan fenomena korupsi dari awal Reformasi hingga masa kini. Ia menilai skala korupsi di Indonesia kini semakin masif dan dianggap lumrah.

Baca Juga: Erupsi Gunung Semeru, Kolom Abu Capai 2.000 Meter, Warga Diminta Waspada

"Dulu, kalau dengar korupsi 10 miliar itu kaget luar biasa, tapi sekarang Saudara dengar triliunan, sudah menjadi berita sehari-hari korupsi," tuturnya.

Mahfud menyebut, gejala itu menjadi bukti bahwa demokrasi yang berjalan tak lagi membawa nilai substantif dalam memberantas penyimpangan kekuasaan.

Demokrasi Berjalan, Namun Tanpa Isi

Baca Juga: Jambore Wartawan 2025, Bupati Dian: Jurnalis Penghubung Masyarakat dengan Pemerintah

Dalam paparannya, Mahfud menekankan bahwa demokrasi Indonesia kini cenderung hanya menonjolkan proses formal, bukan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Demokrasi kita itu demokrasi prosedural, sudah mulai bergeser menjadi demokrasi prosedural," ujar Mahfud.