FAJARNUSA.COM - Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memaparkan perkembangan demokrasi Indonesia dari masa ke masa serta memperingatkan adanya gejala kemunduran yang kian terasa.
Pada pemaparannya yang tayang di kanal YouTube miliknya pada Minggu, 23 November 2025, Mahfud menilai demokrasi Indonesia bergerak menjauh dari substansi.
Pria yang kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu menyebut demokrasi tengah terjebak dalam prosedur formal yang menguntungkan kekuasaan.
Baca Juga: DPRD Dorong Penyelesaian Serah Terima PSU Perumahan, 122 Lokasi Belum Diserahkan
Menilik Ulang Perjalanan Demokrasi: Orde Lama hingga Reformasi
Mahfud mengawali paparannya dengan menelusuri akar demokrasi Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.
Mantan Menteri Polhukam itu menggambarkan bahwa perjalanan demokrasi tidak pernah benar-benar linear menuju kematangan.
Baca Juga: Nok Hijab IDOLA Cirebon 2025: Representasi Perempuan Cirebon yang Beretika
Setiap periode, kata dia, memiliki tantangan dan ancaman tersendiri.
Menurut Mahfud, salah satu persoalan mendasar yang muncul dari masa ke masa adalah kecenderungan kekuasaan untuk mengontrol lembaga-lembaga negara melalui prosedur hukum yang tampak demokratis, namun sarat kepentingan politik.
Model ini ia sebut sebagai ancaman Autocratic Legalism, atau legalisme autokratik, yang kini mulai terlihat di Indonesia.
Baca Juga: Gerakan Solidaritas TRC KAHMI Lumajang: Bersihkan Rumah Warga Terdampak Erupsi Semeru
Kritik Tajam untuk DPR Era Orde Baru
Salah satu bagian yang mendapat sorotan besar adalah refleksi Mahfud terhadap fungsi legislasi di masa Orde Baru.
Artikel Terkait
Usai Bermain Golf, Dirut BJB Wafat: Pakar Hukum Minta Kasus Diusut
Raffi Ahmad Ceritakan Tahanan Super Ketat Lapas Nusakambangan yang Dihuni Ammar Zoni
Mendag Soroti Skandal Thrifting Ilegal yang Bayangi Pasar Domestik: Dilarang Bukan karena Tak Bayar Pajak
Akhir Tragedi Hilangnya Alvaro: Ditemukan dalam Keadaan Meninggal Dunia, Ayah Tiri Ditangkap Polisi
Kasus Impor 250 Ton Beras di Sabang Diduga Ilegal, Mentan Amran Pastikan Tak Ada Izin dari Menteri Perdagangan