FAJARNUSA.COM -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai respons, Megawati segera mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan partai.
Dalam surat instruksinya, Megawati menegaskan bahwa segala keputusan dan arahan partai berada di bawah kendalinya.
Salah satu poin utama dalam instruksi tersebut adalah larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dalam surat instruksi yang dirilis pada Jumat, 21 Februari 2025.
Baca Juga: Siti Farida Turun Gunung, Tinjau Lokasi Pohon Tumbang di Balai Kota Cirebon
Para kader juga diminta untuk tetap menjalin komunikasi dan bersiap menerima arahan lebih lanjut.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," lanjutnya.
Surat instruksi tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025, hanya beberapa saat setelah Hasto resmi ditahan oleh KPK.
Hasto Kristiyanto Resmi Ditahan
KPK secara resmi menahan Hasto Kristiyanto selama 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta Timur terkait dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR.
“Sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.
Baca Juga: FONKACI Dorong Kreativitas dan Karakter Anak Sejak Dini
Artikel Terkait
Megawati Disebut Tahan Banting Oleh Pelatih Red Sparks
KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka Dugaan Suap Harun Masiku, Megawati Ancam dan Tantang KPK. Aktivis 98: Ini Bukan Lagi Era Feodalisme?
Prabowo Akan Bertemu Megawati dalam Waktu Dekat, Aktivis 98: Sinyal Buruk Demokrasi Indonesia
Istana Akui Tidak Ada Rencana Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati