Sekarang dirinya juga adalah penegak hukum yakni advokat memberikan education/pendidikan hukum yang baik dan benar, jangan mau dikuasai para mafia yang kerap melakukan industri hukum dan saya punya kewenangan saat ini sebagai penegak hukum berprofesi advokat, kacau bisa ceos negara ini kalau kita biarkan praktek-praktek mafia di negeri ini dan akibatnya negara tidak bisa maju sebagaimana cita-cita presiden Joko Widodo," terangnya.
"Harapan saya kita bersama-sama gontong royong dengan pemerintah, jangan sampai pemerintah Jokowi tercemar, kita harus membantu beliau menjalankan cek and balance terhadap proses peradilan di negeri ini apalagi printah presiden Jokowidodo kepada prof mahfud MD untuk mereformasi hukum, kami mendukung dan berjuang secara sukarela melawan "mafia hukum" dan yakin perjuangan kami didukung seluruh rakyat untuk kemaslahatan bersama dalam segi hukum
Ketika awak media bertanya langkah-langkah hukum berikutnya, Hanry yang didukung Abdul Rahim dkk mengatakan.
"Kami akan melakukan somasi kepada ketua PT Kaltim agar hak kami dalam persidanhan di akomodir termaksuk pasal 17 ayat 6 UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman karena beliau tau hal ini dalam surat-surat tembusan berikut surat laporan kami terhadap oknum hakim pengadilan negeri Samarinda yang telah pula melampaui batas waktu yang ditentukan, namun justru penyelewengan semakin menjadi-jadi, ini membuat geram kami dan curiga seakan-akan perbuatan oknum-oknum pengadilan Negeri Samarinda ada pembackupnya dimana letak gedung PN Samarinda tidak jauh dari gedung PT Kaltim," ujar Hanry.
"Jangan salahkan kami kalau nanti ada yang dipermalukan karena pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI akhirnya harus dibersihkan dari sarang mafia hanya karena terlalu bebal, sitimatis dan terstruktur , kami didukung banyak pihak yang jelas rakyat Indonesia untuk melawan Pengkhianat agar lembaga peradilan bisa direbut kembali dari kekuasaan mafia, lihat saja nanti," tutup Rahim. (Jum)
