Belajar dari Kasus di Bali, Menkumham Sebut Royalti Bukan Pajak: Negara Tidak Mendapat Apa-apa

FAJARNUSA.COM - Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas turut buka suara mengenai polemik royalti lagu yang terjadi di Bali.

Seperti diketahui, PT Mitra Bali Sukses atau Mie Gacoan sempat  bersitegang dengan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) mengenai royalti lagu yang diputar di gerainya.

Supratman mengatakan bahwa perlu sosialisasi untuk menghindari mengenai kasus serupa.

Baca Juga: Curhat Arie Untung Kena Tipu Saat Belanja Sepatu Rp2 Juta di Platform E-Commerce

Ia juga menyatakan bahwa kasus tersebut sama sekali tak membuat pemerintah lantas menerima manfaat secara ekonomi.

“Dengan kasus yang di Bali, seakan-akan pemerintah mengambil manfaat ekonomi di dalamnya, padahal satu sen pun dari royalti, negara sama sekali tidak mendapat apa-apa,” ujar Supratman kepada awak media di Kantor Kemenkumham Bali pada Jumat sore, 8 Agustus 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa royalti lagu berbeda dengan pajak, sehingga tak ada uang masuk ke negara.

Baca Juga: Unhas Dorong Penguatan Kompetensi melalui Implementasi Kuliah Terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Uang dari royalti menjadi pajak jika pendapatan royalti tersebut masuk ke dalam perhitungan pendapatan kena pajak.

“Banyak yang mengasosiasikan royalti sama dengan pajak, negara baru mendapat sesuatu kalau yang punya Hak Cipta Kekayaan Intelektual mendapat royalti, dan royaltinya masuk pendapatan kena pajak,” terangnya.

“Itu baru kena PPh, di bawah itu sama sekali tidak ada,” sambung Supratman.

Baca Juga: Polresta Cirebon Ungkap 16 Kasus Narkotika dan Peredaran Obat Farmasi Ilegal dalam Kurun Waktu Juni hingga Agustus 2025

Sementara itu, kasus Mie Gacoan di Bali yang sempat dituntut Rp2,2 miliar dan status tersangka kepada Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira.

Nominal tersebut merupakan tunggakan pembayaran lagu Mie Gacoan yang dikelola PT Mitra Bali Sukses dari 2022.