"Itu sudah tindak pidana," kata Dodik Firmansyah, yang mengacu pada pasal 365 KUHP tentang perampasan.
Dodik mengimbau, Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menggunakan pihak ketiga sebagai jasa penagihan agar tidak melakukan perilaku kekerasan dan intimidasi, yang mengancam Debiturnya. Kata Dodik Firmansyah, aturannya sudah jelas, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Dodik berharap, pihak Satreskrim Polres Mojokerto segera menuntaskan laporan kliennya, dan memerika para Terlapor sesuai bukti-bukti yang telah dilampirkan. (Red)