SiLPA Rp19 Miliar Cirebon Dibongkar, Wali Kota Effendi Edo Prioritaskan Dana Khusus untuk Atasi Krisis Sampah TPA Kopiluhur

FAJARNUSA.COM (CIREBON) — Pemerintah Kota Cirebon secara tegas menyatakan komitmen penuh untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arahan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Fokus utama pada tahun anggaran 2026 mendatang akan dialihkan secara agresif untuk pembenahan infrastruktur dasar dan optimalisasi layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

​Penegasan ini disampaikan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menghadiri Rapat Evaluasi APBD se-Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Jumat (9/1/2026).

Baca Juga: Skandal Rangkap Kerja Guncang Palopo: PPPK Paruh Waktu Diduga 'Main Dua Kaki' di Dua Instansi Pemerintah

Instruksi Keras Gubernur: Efisiensi dan Transparansi Anggaran

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan kewajiban efisiensi anggaran di tengah tantangan kondisi fiskal. Gubernur secara eksplisit meminta seluruh daerah untuk memangkas pos belanja yang tidak mendesak, terutama perjalanan dinas, dan mengalihkannya ke sektor produktif.

​"Pembangunan ke depan harus memenuhi hak dasar rakyat. Kita fokuskan anggaran pada perbaikan jalan, drainase, trotoar, hingga irigasi,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Waspada! Koperasi Merah Putih Terancam Bernasib Tragis Seperti KUD, Pakar Hukum Soroti 4 Titik Lemah Krusial

​Lebih lanjut, Gubernur juga mewajibkan kepala daerah untuk menjamin transparansi anggaran secara total, bahkan menyarankan penggunaan media sosial untuk mengeskpos rincian APBD.

“Agar rakyat tahu dan percaya bahwa uang mereka kembali dalam bentuk pembangunan," tegasnya.

SiLPA Rp19 Miliar Cirebon Fokus Tangani Sampah

Baca Juga: KA Ranggajati Tampil 'Kinclong' Resmi Beroperasi dengan Rangkaian Stainless Steel New Generation, Fasilitas Setara Pesawat

Menanggapi instruksi tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cirebon, Mastara, yang mewakili Wali Kota Effendi Edo, menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemkot untuk menjalankan arahan Gubernur.

​Selain efisiensi ketat, Pemkot Cirebon juga melaporkan kondisi keuangan daerah secara transparan, termasuk mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Mastara merinci bahwa SiLPA di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai sekitar Rp19 miliar, yang terdiri dari Rp13 miliar SiLPA berhadapan dan Rp6 miliar SiLPA bebas.

SiLPA bebas inilah yang menjadi sorotan. Mastara mengungkapkan bahwa dana tersebut akan segera dialokasikan untuk menangani isu krusial yang mendesak di Kota Cirebon, yaitu pengelolaan lingkungan.
​