Salah satu poin paling humanis dalam kesepakatan ini adalah adanya jaminan kesehatan otomatis bagi bayi yang baru lahir dari peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Hal ini memastikan generasi penerus Kota Cirebon mendapatkan perlindungan medis sejak lahir, sehingga orang tua tidak perlu lagi dipusingkan oleh biaya persalinan atau perawatan intensif bagi buah hati.
Transformasi birokrasi juga menjadi sorotan, di mana warga kini semakin dimudahkan karena pelayanan kesehatan dapat diakses cukup dengan menunjukkan KTP-el atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah ini menghapus kerumitan administratif di fasilitas kesehatan, sejalan dengan visi Pemkot Cirebon yang ingin menghadirkan layanan publik yang modern dan simpel.
Wali Kota juga memberikan peringatan kepada seluruh pengelola fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, agar tidak ada lagi praktik diskriminasi.
Pasien JKN yang iurannya dibayari pemerintah harus mendapatkan keramahan dan kualitas pengobatan yang setara dengan pasien umum. Pemerintah tidak hanya bertugas mendaftarkan warga, tetapi juga memastikan mereka dirawat dengan layak dan penuh rasa hormat.
"Sinergi ini diharapkan menjadi pesan kuat bahwa di tahun 2026 dan seterusnya, kesehatan adalah hak dasar yang tak bisa ditawar," tuturnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Adi Darmawan, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemerintah Kota Cirebon yang berhasil menjaga tingkat keaktifan kepesertaan di angka 86,53 persen.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Cirebon.
Baca Juga: Satgas Pangan Banyuwangi Lakukan Sidak Pasar Pastikan Stabilitas Harga Saat Nataru
"Penyaluran dana JKN untuk Kota Cirebon sudah lebih dari 1 triliun rupiah. Kami berharap ini bisa menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, mulai dari pertumbuhan tenaga kesehatan hingga munculnya usaha-usaha penunjang di sekitar fasilitas kesehatan," jelas Adi.
Efek multiplier dari program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Dengan warga yang sehat, perputaran ekonomi di tingkat akar rumput akan lebih stabil.
"Intinya adalah masih banyak ruang-ruang untuk kita improvement bersama. Sebagai bagian dari kolaborasi dan pengembangan dari sektor program JKN yang bisa kita pengembangan bersama," pungkasnya.
Artikel Terkait
12 Ribu PBI JKN Dinonaktifkan, Komisi III Minta Dinsos Segera Perbarui Data unuk Reaktivasi
Lewat DBH CHT, Nelayan Cirebon Dapat Jaminan Ketenagakerjaan
KAI Daop 3 Cirebon Luncurkan Program Kesehatan Bagi Pekerja Lewat Daop 3 Bergerak
39.775 Pekerja Rentan di Kabupaten Cirebon Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar