Sementara itu, dari hasil audiensi dengan PPK Pembangunan Sekolah Rakyat (Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Jawa Barat) pada 4 November 2025, disebutkan bahwa kontrak pembangunan dimulai 12 November 2025, dan pekerjaan fisik akan dimulai akhir November 2025.
Meski progres terus berjalan, beberapa hal masih perlu diselesaikan. Antara lain pematangan lahan (land clearing), dokumen lingkungan (UKL-UPL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih diproses.
Hafidz mengakui, Dinsos membutuhkan dukungan teknis dari Dinas PUTR untuk melengkapi berkas dalam aplikasi SIMBG. Selain itu, ada persoalan lainnya yang tengah diupayakan agar bisa diselesaikan.
Baca Juga: Pentingnya Self Policing dalam Keluarga, Tumbuhkan Rasa Aman dan Pengawasan di Sektor Privat
“Kami juga memperhatikan kesiapan peserta didik, tenaga pengajar, dan kondusivitas wilayah selama pembangunan berlangsung,” tambahnya.
Sekadar diketahui, hingga Oktober 2025 tercatat 165 Sekolah Rakyat telah berdiri di seluruh Indonesia dengan hampir sebanyak 16.000 siswa.
Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai welas asih, kepemimpinan, kejujuran, disiplin, dan gotong royong.
Artikel Terkait
Komisi III DPRD Dorong Optimalisasi Digitalisasi Pendidikan di Kota Cirebon
Mensos Saifullah Yusuf Soroti Data Penerima Bansos dan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon yang Belum Dibangun
Kemampuan Baca Siswa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perlu Dukungan Ekosistem Pendidikan Lebih Baik
PGRI Kota Cirebon Dilantik, Wali Kota Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan