Komisi III DPRD Dorong Optimalisasi Digitalisasi Pendidikan di Kota Cirebon

FAJARNUSA.COM (CIREBON) – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul di masa depan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Google Indonesia, Senin (28/7/2025), di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

Menurut Umar, Google Indonesia melalui program pendidikannya menawarkan kolaborasi penyediaan sarana prasarana digital serta pelatihan bagi guru dan siswa untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.

Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Serahkan Bantuan untuk Perpenka melalui Program TJSL

“Google ingin tahu kondisi objektif di lapangan, apakah fasilitas seperti Chromebook yang sudah disediakan itu berjalan optimal. Jika ada kendala, mereka siap mendukung,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa distribusi perangkat digital di Kota Cirebon masih jauh dari ideal. Banyak sekolah belum mendapatkan perangkat, sementara yang sudah menerima hanya mendapat sekitar 15 unit per kelas yang memiliki 32 hingga 40 siswa. Artinya, satu perangkat masih harus digunakan bergantian oleh beberapa siswa.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III berkomitmen mengawal pengalokasian anggaran dalam jangka pendek melalui pendekatan politik anggaran, baik dari APBD Kota Cirebon maupun dana perbantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Baca Juga: APBN Jawa Barat: Stabil, Kredibel, dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

“Masih ada kekurangan sekitar tiga ribu perangkat. Setengah dari kebutuhan pun belum terpenuhi. Ini yang akan kami perjuangkan secara konkret,” kata Umar.

Ia juga mendorong Dinas Pendidikan menyusun desain pembelajaran jangka panjang yang memanfaatkan fasilitas digital secara maksimal, sehingga output pendidikan di Kota Cirebon mampu bersaing secara nasional, bahkan internasional.

Namun, ia juga menyoroti beberapa tantangan besar dalam proses digitalisasi ini, di antaranya budaya, mentalitas, serta literasi digital masyarakat dan pendidik yang masih rendah. Selain itu, minimnya kolaborasi antar-stakeholder dan lemahnya dukungan konkret dari pimpinan menjadi hambatan tersendiri.

Baca Juga: Roadshow KPK di SMPN 1 Suranenggala, Membentuk Karakter Antikorupsi pada Pelajar

“Kultur digital masyarakat kita masih tabu, termasuk di sektor pendidikan. Padahal AI dan teknologi digital sudah banyak tersedia, namun penggunaannya masih minim karena belum terbiasa,” jelasnya.

Umar menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan, Diskominfo, Bappelitbangda, hingga bagian keuangan agar implementasi transformasi digital dapat berjalan optimal. Ia juga mengkritisi minimnya kehadiran pimpinan dinas dalam forum penting seperti ini.

“Sayangnya, Ibu Kadis Pendidikan tidak hadir hari ini. Ini bukan yang pertama kali. Kita akan lakukan crosscheck, karena hal seperti ini bisa menjadi tanda tanya bagi publik,” ujarnya.