Tak Hanya Bupati Ponorogo, KPK Tangkap Sekda hingga Dirut RSUD di Kasus Mutasi Jabatan Sugiri Sancoko

FAJARNUSA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 7 November 2025.

Penangkapan itu diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ponorogo.

Terkini, pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 8 November 2025, Sugiri tiba sekitar pukul 08.10 WIB.

Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Banyumanik Semarang: Truk Besar Diduga Alami Rem Blong, 3 Mobil Terguling

Bupati Sugiri tampak mengenakan rompi hitam dan masker putih, serta tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media.

Penangkapan Sugiri merupakan bagian dari operasi senyap yang dilakukan KPK.

Diketahui, dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah itu mengamankan total 13 orang dari berbagai unsur, termasuk pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta.

Baca Juga: Deret Pengakuan Tokoh yang Tersandung Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Rismon Sianipar Tak Gentar, dr Tifa Ngaku Pasrah

Dari 13 orang itu, 7 orang di antaranya sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Sementara itu, 6 orang lainnya masih diperiksa di Ponorogo dan dijadwalkan menyusul ke Jakarta dalam waktu berbeda.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penangkapan terhadap sejumlah pihak dalam operasi tersebut.

Baca Juga: Update Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta: Total 54 Korban, 7 Orang Dijadwalkan Jalani Operasi

Budi mengatakan, sebagian besar dari mereka sudah diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

“Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang. Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan resminya, pada Sabtu, 8 November 2025.

Budi menjelaskan, mereka yang diamankan terdiri dari Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah, Direktur Utama (Dirut) RSUD, Kepala Bidang Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta, salah satunya adik dari Bupati.