Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota menjangkau 1,37 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 38 ribu penerima di 1.576 lokasi.
Perkembangan pembentukan KDKMP, telah terbentuk 5.968 KDKMP yang telah berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi 13 sekolah di 11 kabupaten/kota dengan jumlah siswa sebanyak 1.480 siswa.
Baca Juga: Pemkot Cirebon Apresiasi Peran Karang Taruna dalam Membangun Generasi Muda dan Masyarakat Sehat
Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.10,13 Triliun yang dilaksanakan oleh tiga Kementerian. Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi 1 sekolah di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025.
Capaian Prioritas Ketahanan Pangan untuk produksi beras telah mencapai 4,02 juta ton. Penyaluran KUR sebesar Rp18,65 T untuk 345 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,19 T untuk 246 ribu debitur.
Kondisi makroekonomi regional perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 2,33% (q-to-q) dan 5,23% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 459,80 triliun dan ADHB sebesar Rp755,19 triliun. Tingkat Inflasi Agustus 2025 sebesar 1,77% (y-on-y) dengan IHK 108,79.
Baca Juga: DPD HAPI Jawa Barat Gelar Pelatihan Paralegal Angkatan ke-1, Begini Kata Dr Yanto Irianto SH MH
Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,54%) dengan IHK 109,88; sedangkan inflasi terendah di Kab.Bandung (1,46%) dengan IHK 109,00. Penyumbang utama inflasi emas perhiasan, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk, tomat.
Neraca Perdagangan Jawa Barat Juli 2025 Surplus USD 2,47 miliar. Total Ekspor USD 3,51 miliar (↑ m-to-m, ↑ y-on-y) dan Total Impor USD 1,03 miliar (↑ m-to-m, ↓ y-on-y). Pada Januari-Juli 2025, dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 3,40 M, sedangkan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit USD0,11 M dan USD1,29 M.
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Agustus 2025 turun 0,53% menjadi 115,61, karena Indeks Harga yang diterima Petani (It) turun lebih dalam (0,72%) dibandingkan penurunan Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib) yang hanya 0,19%. Penyebab utama penurunan It adalah turunnya harga komoditas pertanian yang diterima petani, meskipun harga beras di tingkat penggilingan justru mengalami kenaikan.
Baca Juga: Perda Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun 2025 Resmi Disahkan DPRD
“Kontribusi pajak dari masyarakat tidak hanya menjaga keberlangsungan APBN, tetapi juga kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan, infrastruktur, dan pendidikan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, menjaga kepatuhan, dan memastikan penerimaan pajak terkelola optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” tutup Dasto Ledyanto Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.
Di tengah berbagai ketidakpastian global yang didorong oleh perang dagang, volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas, serta faktor geopolitik, Pemerintah terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.
Kinerja APBN hingga Agustus 2025 tercatat on track, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.
Artikel Terkait
Penerimaan Pajak APBN Menjadi Instrumen Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat
Soal Usulan KPK Parpol Dijatah APBN untuk Menekan Tindakan Korupsi, Istana: Bisa Didiskusikan
Pemerintah Kucurkan Dana Rp277 Miliar dari APBN untuk Timnas Indonesia, Begini Reaksi Warganet
APBN Jawa Barat: Stabil, Kredibel, dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat
Prabowo Sebut Selamatkan Rp300 Triliun Dana APBN 2025 dari Risiko Korupsi, Dialihkan untuk Rakyat