FAJARNUSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara setelah rumah pribadinya dijarah oleh oknum demo di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Peristiwa itu terjadi di tengah gelombang unjuk rasa terhadap sejumlah pejabat negara di kawasan DKI Jakarta.
Meski menjadi korban langsung, Sri Mulyani menekankan aksi anarki tidak boleh dibenarkan dalam bentuk apa pun.
Ia meminta masyarakat untuk tidak mengikuti jejak oknum yang memanfaatkan situasi kerusuhan.
“Janganlah kita membiarkan amarah berubah menjadi tindakan merusak. Penjarahan tidak akan membawa kebaikan bagi siapa pun,” tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Rabu, 3 September 2025.
Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani menuturkan momen ketika seorang pria terlihat membawa kabur barang dari rumahnya.
Baca Juga: Sorotan Khusus: Tanpa Tujuan Finansial Jelas, Dinilai Bakal Sulit Keluar dari Masalah Uang
“Laki-laki berjaket merah memakai helm hitam tampak memanggul lukisan cat minyak Bunga di atas kanvas ukuran cukup besar. Dia membawa jarahannya dengan tenang, percaya diri keluar dari rumah pribadi saya,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menambahkan, lukisan yang dirampas oknum demo itu memiliki nilai emosional yang sangat dalam.
“Lukisan Bunga yang saya lukis 17 tahun lalu adalah simbol perenungan diri dan kenangan keluarga. Bagi saya, nilainya tak bisa digantikan dengan uang,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: 4 Cara Mudah Merawat Radiator Mobil Agar Mesin Awet Bertahun-Tahun
Menkeu RI itu juga mengungkapkan, hilangnya lukisan tersebut mencerminkan rapuhnya rasa aman di masyarakat.
“Lukisan itu raib, seperti lenyapnya rasa aman, kepastian hukum, dan rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab di bumi Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.
Artikel Terkait
Setelah Rumahnya Dijarah Oknum Demo, Sri Mulyani Ajak Bangun Indonesia Tanpa Anarki dan Kebencian
Doa Bersama dan Deklarasi Damai, Wujudkan Indramayu Makin Aman
Mendagri Catat Kerugian Fasum DKI Capai Rp50 M usai Demo, Paparkan Kerusakan Gedung DPRD di Makassar-Jambi
Sudah Saatnya Pemerintah Rangkul Media yang Dipercaya Rakyat, Bukan Influencer
Instruksi Presiden, Kementerian PU Mulai Data Fasilitas Umum Rusak untuk Rehabilitasi