"Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan Dekrit itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat," ucap Mahfud.
Pernyataan ini mempertegas bahwa legitimasi kekuasaan juga sangat ditentukan oleh dukungan rakyat dan hasil pemilihan umum yang sah, bukan hanya pada aspek administratif semata.
Dengan demikian, Mahfud MD menekankan bahwa semua kebijakan dan keputusan negara selama masa kepemimpinan Jokowi tetap sah menurut hukum, meskipun seandainya—jika pun benar—ada polemik soal dokumen pribadinya.
Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dan kredibilitas pemerintahan di mata internasional.***
Artikel Terkait
Jokowi Yakin Pembangunan IKN Tidak akan Mangkrak di Tengah Jalan: Ini Proyek Jangka Panjang
Merasa Tak Punya Kepentingan, Jokowi Bantah Kirim Utusan pada PDIP untuk Membatalkan Pemecatannya: Coba Logikanya
Tantangan Jokowi pada Klaim Deddy Yevri Sitorus Terkait Kirim Utusan untuk Membatalkan Pemecatan dari PDIP: Sebutkan Siapa, Biar Jelas!
Beberapa Menteri Prabowo Mendadak Temui Jokowi di Solo, PKS Singgung Soal ‘Matahari Kembar’