Fraksi-Fraksi DPRD Kota Cirebon Setujui Tiga Raperda Usulan Eksekutif

“Karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon, sehingga hal in butuh diselesaikan lintas sektoral,” katanya.

Senada, juru bicara fraksi PKS Nurani Leni Rosliani SIP juga menyoroti sejumlah persoalan LLAJ seperti pelintasan sebidang hingga maraknya parkir liar.

Menurutnya, usulan raperda eksekutif dapat menjadi payung hukum dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

“Maka, fraksi PKS Nurani menyetujui raperda inisiatif pemda untuk dibahas ke tahap selanjutnya atau di tahap pansus,” katanya.

Di tempat sama, Pj Wali Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan bahwa ketiga raperda tersebut telah mendapat persetujuan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.

Ia juga berharap, ketiga raperda itu mampu menjadi regulasi yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Cirebon.

“Melalui aktualisasi pembangunan hukum berdasarkan rancangan peraturan daerah ini, diharapkan Pemerintah Kota Cirebon memiliki regulasi yang jelas sebagai jaminan kepastian hukum,” katanya.***