Waspada, Beban Utang APBN 2026 Tembus Rp600 Triliun, Pengamat: Sinyal Lampu Kuning Fiskal

FAJARNUSA.COM (JAKARTA) – Ketahanan fiskal Indonesia dinilai tengah menghadapi ujian berat. Pengamat ekonomi Dr Noviardi Ferzi memberikan peringatan serius terkait lonjakan beban bunga dan cicilan utang dalam APBN 2026 yang berpotensi melumpuhkan ruang belanja produktif pemerintah.

​Berdasarkan data yang dipaparkan, pada tahun 2026 pemerintah diproyeksikan menerbitkan utang baru sekitar Rp833 triliun. Ironisnya, beban pembayaran pokok dan bunga di tahun yang sama diperkirakan mendekati angka Rp600 triliun.

​"Ini lonjakan tajam dibanding tahun 2020 yang masih di angka Rp338 triliun. Artinya, hampir seperempat belanja negara terserap hanya untuk kewajiban utang," ujar Noviardi pada Minggu (8/2/2026).

Baca Juga: Sedan Mercedes Benz Terbakar di Lingkar Nagreg, Pengemudi Tewas Terjebak di Dalam Mobil

​Indikator Lampu Kuning

​Noviardi merujuk pada International Debt Report 2025 Bank Dunia yang mencatat utang negara berkembang mencapai US$8,9 triliun. Di Indonesia sendiri, total utang nasional hingga akhir 2025 menembus Rp9.138 triliun.

​Meski rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, Noviardi menyoroti indikator debt service ratio yang kini menyentuh 39,9 persen.

Baca Juga: Seskab Teddy Nobar Final Futsal di Malang, Begini Reaksinya Saat Indonesia Kalah dari Iran

​“Secara regulasi memang masih aman, tapi secara substansi APBN sudah masuk fase lampu kuning. Jika tren ini berlanjut, belanja strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM bisa semakin terdesak,” tegasnya.

Solusi Non-Utang: Dari Danantara hingga Bursa Karbon

​Meski mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat investor ritel lewat ORI dan Sukuk, Noviardi mendesak adanya terobosan pembiayaan non-utang untuk mengurangi ketergantungan global. Beberapa langkah strategis yang diusulkan antara lain:

Baca Juga: Eks Wabup Samosir Martua Sitanggang Disomasi Terkait Sengketa Lahan Huta Lumban Silo, Ahli Waris Ancam Jalur Hukum

1. ​Optimalisasi SWF Danantara: Memaksimalkan peran Sovereign Wealth Fund untuk pendanaan proyek strategis.
2. ​Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Mempercepat skema investasi swasta.
3. ​Dana Sosial Keagamaan: Pemanfaatan zakat dan wakaf produktif.
4. ​Bursa Karbon: Mengembangkan sektor ini sebagai sumber devisa baru dari kekayaan alam.

​Reformasi Pajak Jadi Kunci

​Di akhir keterangannya, Noviardi menekankan bahwa kemandirian fiskal hanya bisa dicapai melalui reformasi penerimaan negara, terutama sektor pajak.

​“Utang masih diperlukan, tapi harus semakin selektif dan benar-benar produktif. Target besarnya adalah APBN tidak terus terbebani warisan utang masa lalu, melainkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.