FAJARNUSA.COM (INDRAMAYU) – Dalam upaya memperkuat tulang punggung pembangunan daerah, Bupati Indramayu Lucky Hakim menerima kunjungan kerja strategis dari Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, beserta jajaran KPP Pratama Indramayu di Kantor Bupati Indramayu, Senin (13/4).
Pertemuan ini menjadi krusial mengingat target penerimaan pajak tahun 2026 yang menantang. Fokus utama audiensi ini adalah mencari solusi atas fenomena "pajak lari ke luar daerah" yang memicu penurunan realisasi PPh Pasal 21 di Indramayu.
Fenomena Pemusatan NPWP: Ekonomi di Indramayu, Pajak di Kota Lain
Baca Juga: Sigap dan Humanis, Bhabinkamtibmas Polsek Sindang Bantu Ibu Hamil Pasca Melahirkan
Hestu Yoga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah banyaknya Wajib Pajak (WP) besar yang beroperasi secara fisik di Indramayu, namun melakukan pemusatan NPWP di kantor pusat mereka yang berada di luar kota, seperti Jakarta atau kota besar lainnya.
Sektor perbankan, industri perminyakan, hingga pelaku usaha di Kawasan Industri Losarang menjadi sorotan. Secara aktivitas ekonomi, mereka mengeruk potensi di Indramayu, namun setoran pajaknya masuk ke kas KPP di domisili administrasi pusat.
"Secara aturan, WP terdaftar sesuai akta. Namun, kami akan melakukan pendekatan persuasif. Jika pimpinan atau administrasinya ada di sini, kami dorong pindah ke KPP Pratama Indramayu agar kontribusinya nyata untuk pembangunan lokal," ujar Hestu.
Baca Juga: Transisi Energi RI di Persimpangan: Antara Beban BBM, Pensiun Dini PLTU, dan Jeritan Rakyat
Strategi 'Jemput Bola' dan Kemudahan Izin
Pemerintah Kabupaten Indramayu dan DJP menyepakati lima langkah taktis untuk mengamankan penerimaan negara dan daerah:
- Sinergi Data: Pemetaan mendalam terhadap perusahaan yang beroperasi di Indramayu tapi ber-NPWP luar daerah.
- Prinsip Economic Presence: Mendorong kebijakan agar pajak mencerminkan kehadiran ekonomi nyata di lokasi usaha.
- Insentif Perizinan: Memberikan kemudahan layanan bagi perusahaan yang bersedia memindahkan administrasi pajaknya ke Indramayu.
- Optimalisasi Sektor Industri: Fokus pada Wilayah Industri Perdagangan (WIP) dan sektor migas.
- Edukasi Kolektif: Koordinasi intensif dengan pengelola kawasan industri.
Baca Juga: Kodim 0616/Indramayu Serahkan 23 Kendaraan Truk Untuk KDMP Se Wilayah Indramayu
Dukungan Penuh Bupati Lucky Hakim
Bupati Lucky Hakim menyambut positif inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga Indramayu sangat bergantung pada optimalisasi pajak.
"Kami berkomitmen mendukung DJP. Pajak yang dibayarkan di sini akan kembali ke masyarakat Indramayu dalam bentuk pembangunan. Ini soal keadilan distribusi ekonomi," tegas Lucky.
(**)