FAJARNUSA.COM (CIREBON) – Masalah pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi sulit kini tidak lagi hanya diselesaikan di dalam ruang kelas. Pemerintah Kota Cirebon melakukan langkah progresif melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 di SMPN 18 Kota Cirebon, yang menggabungkan kurikulum akademis dengan perlindungan sosial yang melekat.
Langkah ini mendapat sorotan nasional melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada Kamis (12/2/2026). Program SRT diproyeksikan menjadi "rumah kedua" bagi anak-anak keluarga tidak mampu guna memastikan keberlanjutan masa depan mereka tanpa terhalang kendala non-teknis.
Kehadiran Nyata Negara untuk Masyarakat
Baca Juga: Dugaan Skandal Tambang Emas Tumpang Pitu: Abdullah Azwar Anas Dilaporkan Pegiat Anti Korupsi
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon, M. Arif Kurniawan, menegaskan bahwa SRT adalah bentuk kehadiran nyata negara. Mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, ia menjelaskan bahwa integrasi layanan adalah kunci utama.
"Kami mengintegrasikan layanan pendidikan dengan dukungan sosial agar anak didik tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga terlindungi secara sosial. Kami ingin mereka merasa aman saat belajar," ujar Arif.
Meski demikian, Arif mengakui adanya tantangan di lapangan, terutama terkait sarana prasarana dan kualitas SDM pengelola. Ia berharap kunjungan DPR RI ini dapat mendorong dukungan anggaran dan kebijakan di tingkat pusat.
Baca Juga: Geger Dugaan 'Uang Pelicin' Rp55 Miliar APBD Cirebon, LSM Ancam Demo Besar Jika Ketua DPRD Bungkam
Target Nasional: Menuju Satu Sekolah Rakyat per Daerah
Kepala Pusdiklatbangprof Kementerian Sosial RI, Aprizon Tanjung, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Kota Cirebon yang telah menjalankan SRT selama delapan bulan. Ia mengungkapkan bahwa program ini selaras dengan arahan Presiden.
- Target Kapasitas: Satu Sekolah Rakyat diproyeksikan menampung hingga 1.080 siswa.
- Jenjang Pendidikan: Mencakup SD, SMP, hingga SMA secara bertahap.
- Rencana 2026: Tahun ajaran baru mendatang, SRT Kota Cirebon diharapkan sudah mulai membuka jenjang SMA.
Baca Juga: Gandeng Merry Riana, Partai Demokrat Gelar Baksos Imlek 2026 di Panti Asuhan Kalideres
Standardisasi dan Regulasi Kuat
Saat ini, Kemensos tengah menggodok skema pelaksanaan untuk tahun ajaran 2026-2027 bersama Ombudsman. Tujuannya agar pola sekolah terintegrasi di Cirebon memiliki dasar hukum dan penganggaran yang kuat sehingga bisa direplikasi di daerah lain di seluruh Indonesia.
Program SRT ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi tangguh melalui sistem sosial yang sehat dan inklusif, memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal karena alasan biaya.
(**)