FAJARNUSA.COM ‐ Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Berbeda dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada umumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menerapkan metode verifikasi yang jauh lebih ketat dan personal.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjaring siswa Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Bukan Sekadar Padamkan Api, DPKP Kota Cirebon Tangani 532 Aksi Penyelamatan Selama 2025: Ular dan Tawon Paling Dominan
Hal ini disampaikan dalam forum Jaringan Pemred Promedia (JPP) pada Selasa (20/1/2026).
Verifikasi Berlapis dan Peran Pemerintah Daerah
Meskipun data digital sudah tersedia, Rico menegaskan adanya potensi margin error. Oleh karena itu, Kemensos mewajibkan adanya home visit atau kunjungan langsung ke lapangan.
Baca Juga: Cirebon Jadi Hub Kopi Nasional, Mall UMKM Coffee Festival 2026 Hadirkan Juri Kelas Dunia
“Pendekatan kita beda dari bansos. Kita mulai dari DTSEN, tapi tidak percaya 100 persen. Pendamping PKH dan pemerintah daerah harus turun melakukan penjangkauan dan menampilkan profil anak secara nyata,” ujar Rico.
Setiap calon siswa yang diajukan harus memiliki profil yang jelas dan divalidasi melalui tanda tangan kepala daerah setempat sebagai bentuk tanggung jawab formal.
Kisah Alfiyanur: Menembus Hutan Katingan
Baca Juga: Geram Trotoar Diserobot Parkir Liar, Wali Kota Cirebon Sidak Jalan Wahidin: Satu Minggu Harus Beres!
Salah satu bukti nyata pentingnya verifikasi lapangan adalah penemuan kasus Alfiyanur di Katingan, Kalimantan Tengah.
Rico menceritakan perjuangan tim Kemensos menjemput anak yang tinggal di tengah hutan dan tidak terdeteksi oleh sistem data manapun.
• Akses Sulit: Perjalanan membutuhkan waktu 25 menit menggunakan mobil double cabin melalui jalan tanah, dilanjutkan berjalan kaki menembus hutan.
• Kondisi Memprihatinkan: Rumah tanpa listrik dan luput dari pengawasan Forkopimda setempat.
• Solusi Cepat: Anak-anak dalam kondisi ekstrem seperti ini hanya memerlukan surat keterangan dari daerah untuk langsung terdaftar di Sekolah Rakyat.
Baca Juga: KA Menoreh Alami Gangguan di Cirebon, Evakuasi Selesai: Cek Daftar 12 Kereta yang Terlambat Hari Ini
Target Utama: Kemiskinan Ekstrem
Rico menegaskan bahwa target utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak yang berada dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.
Dengan sistem "jemput bola", pemerintah ingin memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak pendidikan hanya karena kendala administratif atau lokasi geografis yang terisolasi. **