FAJARNUSA.COM - Ratusan warga Desa Pesantren dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Murka. Pasalnya, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum perangkat desa dan pendamping PKH sejak tahun 2023 hingga kini tak kunjung ada tindak lanjut dari aparat Kepolisian.
Dugaan korupsi tersebut mengarah ke Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan non Tunai), dimana ratusan warga Desa Pesantren dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami tak pernah mendapatkan bantuan itu sejak tahun 2018 hingga tahun 2023.
Berdasarkan penelusuran, warga selaku KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak pernah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh Bank Himbara Bank Plat Merah. Dimana, kartu KKS ternyata dipegang oleh oknum perangkat desa dan pendamping PKH.
Baca Juga: Sumur Bor di Aceh Dibuat dengan Biaya Rp15 Juta dari Bantuan Warga
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Pesantren saat itu, Nurohim yang per Januari 2025 dirinya sudah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa.
Nurohim saat itu mengakui telah menerima uang dari pendamping PKH berinisial IND sebesar Rp150.000.000,- dalam dua tahap. Pertama Rp65 juta dan tahap kedua Rp85 juta.
Nurohim mengakui uang tersebut dipakai untuk membeli satu unit mobil siaga desa dan untuk menyumbang pembangunan masjid di daerahnya.
Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Layani 276.816 Pelanggan Selama Angkutan Nataru 2025/2026
"Ya, memang saya terima uang dari IND, namun saya tidak tau asal usul uang itu dari mana, uang itu saya gunakan untuk beli mobil siaga desa dan menyumbang pembangunan masjid," kata Nurohim saat audiensi terbuka di Balai Desa setempat, Rabu (4/10/2023).
Kasus dugaan korupsi dana BPNT dan PKH Desa Pesantren dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang mencuat ke publik pada oktober 2023 silam.
Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI) akan melakukan aksi demo di seluruh Bank Himbara Plat Merah yang melayani BPNT dan PKH yang ada di Kabupaten Pemalang pada 12 Januari 2026 mendatang.
Baca Juga: IFG Corporate University Raih Akreditasi Global EFMD–CLIP
Aksi demo ini buntut dari mandegnya penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT di Desa Pesantren dan Desa Mojo Kabupaten Pemalang.
Kasus tersebut dibiarkan berlarut hingga berita ini terbit tak ada penanganan serius dari pihak Kepolisian yaitu Polres Pemalang.
Dalam keterangannya, Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI), menuntut kepada Bank Himbara penyalur BPNT dan PKH agar kooperatif untuk menyerahkan data penyaluran bansos PKH dan BPNT periode 2018-2023 Desa Pesantren dan Desa Mojo kepada penyidik Polres Pemalang.