Terdapat pula 8 tuntutan tambahan ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan RI. Waktu penyelesaiannya ditetapkan lebih panjang, yakni hingga 31 Agustus 2026.
Perihal itu, Bahlil lantas mengakui, aspirasi tersebut harus diperhatikan secara cermat. Menurutnya, setiap poin yang diajukan masyarakat mencerminkan kebutuhan agar pemerintah lebih dekat dengan rakyat.
“Tentu langkahnya harus terukur. Kami ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis,” kata Bahlil.
Baca Juga: Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Langsung Ditahan di Rutan Salemba
Menteri ESDM itu juga mengingatkan, proses penyelesaian tuntutan bukan hal yang bisa dilakukan secara instan. Pemerintah dan partai politik, kata Bahlil, perlu merumuskan solusi yang menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Rakyat tentu berharap ada langkah nyata. Karena itu kami akan dorong agar respons terhadap tuntutan ini bisa memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat,” ucap Bahlil.
“Kami berkomitmen menjaga komunikasi dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai pedoman dalam bekerja,” tukasnya.***