Ihwal 17 Plus 8 Tuntutan, Menteri Bahlil Sebut Respons Terukur Jadi Kunci Jawab Aspirasi Rakyat

FAJARNUSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya akan bersikap serius dalam merespons aspirasi masyarakat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Pernyataan Bahlil ini merujuk pada paket 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025.

Baca Juga: Libur Panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, KAI Daop 3 Cirebon Tambah Tiket KA Gunungjati dan Cakrabuana

Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, menekankan pentingnya aspirasi rakyat sebagai bagian dari sistem demokrasi. 

“Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi,” jelasnya.

Ia menyebut proses ini harus dipandang sebagai upaya memperkuat kehidupan berbangsa. 

Baca Juga: Peringati Hari Pelanggan Nasional, IFG Hadirkan Solusi Digital untuk Nasabah Aplikasi Asuransi One by IFG

“Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegas Bahlil.

Sebagai catatan, tuntutan rakyat 17+8 merupakan gabungan aspirasi yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan tambahan. 

Isi tuntutan yang ramai diserukan sejumlah influencer seperti Fathia Izzati hingga Jerome Polin tersebut mencakup isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.

Baca Juga: Pakai Rompi Pink dan Tangan Terborgol, Nadiem Makarim Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Chromebook Oleh Kejagung

Dokumen yang beredar luas di media sosial menunjukkan, 17 tuntutan utama diberi tenggat penyelesaian hingga 5 September 2025. 

Target pelaksanaannya melibatkan Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian sektor ekonomi.