nasional

Harkitnas 2025 Jadi Momen Refleksi Warga RI, Ternyata Lahir dari Sejarah Cita Besar Anak Bangsa

Selasa, 20 Mei 2025 | 15:13 WIB
Ilustrasi bendera Republik Indonesia (RI) dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025. (Unsplash.com/@BismaMahendra)

FAJARNUSA.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025 ke-117 dalam upacara yang digelar di Balai Kota Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan peringatan Harkitnas 2025 sebagai momen refleksi warga RI untuk membangkitkan semangat kebangsaan di tengah tantangan global masa kini.

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekadar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional, kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa," ujar Pramono.

Baca Juga: Pemkab Indramayu Sinergi Kembangkan Kawasan Rebana sebagai Jantung Investasi Nasional

Berkaca dari hal itu, terdapat kisah perjuangan dan cita-cita besar anak bangsa yang membentuk identitas masyarakat Indonesia modern di balik peringatan Harkitnas 2025.

Berkaitan dengan Boedi Utomo

Hardiknas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, sebagai Hari Kebangkitan Nasional berkaitan erat dengan pelopor pergerakan nasional yakni organisasi Boedi Utomo.

Baca Juga: Tragedi di Magetan, Kereta Malioboro Ekspres Tabrak 7 Pengendara Motor: 4 Orang Tewas di Tempat

Peristiwa ini bermula pada awal abad ke-20, saat masyarakat dari berbagai daerah mulai menyadari bahwa mereka bagian dari satu bangsa yang sama yakni bangsa Indonesia, dan bukan lagi kelompok suku atau wilayah yang terpisah.

Pada masa itu, sistem pemerintahan kolonial Belanda juga sangat parah dan membuat rakyat pribumi menderita karena eksploitasi ekonomi dan politik liberal.

Keterpurukan saat Kebijakan Politik Etis

Baca Juga: 4 Poin Makna dalam Tema Harkitnas 2025, Ada Hubungannya dengan Indonesia Emas 2045

kebijakan balas budi pemerintah Belanda terhadap rakyat jajahannya bernama "Politik Etis", berisi tiga program utama meliputi irigasi, edukasi, dan transmigrasi.

Kebijakan Politik Etis yang diterapkan Belanda tersebut telah membuka akses pendidikan bagi pribumi, tetapi ketimpangan sosial masih tetap terjadi. Hanya rakyat tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan.

Di tengah keterpurukan ini, muncul kaum intelektual pribumi yang menjadi motor penggerak perubahan.

Halaman:

Tags

Terkini