Pemkot Cirebon Optimalkan Distribusi Makanan Bergizi Gratis untuk Cegah Stunting

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno mengatakan, secara teknis, pendistribusian makanan bergizi bagi kelompok 3B di Kota Cirebon akan dilakukan secara rutin setiap hari Senin hingga Sabtu. Paket makanan yang diberikan berupa makanan segar atau yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi khusus masing-masing penerima manfaat.

Untuk memastikan paket makanan sampai ke tangan yang tepat, DP3APPKB melibatkan 771 personel Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di lima kecamatan. 

"Kita harapkan itu bisa menunjang percepatan pencegahan stunting di Kota Cirebon dengan memprioritaskan ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dari keluarga berisiko stunting, dan balalita yang stunting," ujarnya.

Melalui penguatan program MBG ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

"Semoga tidak ada stunting baru dan MBG ini bisa benar-benar menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pencegahan stunting dan pemenuhan gizi, seperti yang diharapkan Bapak Presiden," tutur Budi.

Sementara itu, Korwil SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya, dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 43 SPPG yang tersebar di lima kecamatan di Kota Cirebon, yakni Kesambi, Kejaksan, Lemahwungkuk, Harjamukti, dan Pekalipan. 

Selain jumlah SPPG, fokus utama dalam rapat ini adalah standarisasi fasilitas pendukung. Data rekapitulasi mencakup evaluasi terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap kecamatan untuk memastikan kualitas layanan gizi memenuhi standar kesehatan yang ketat.

"Saat ini, ada 19 SPPG yang sudah memiliki SLHS dan 24 SPPG belum memiliki dan masih on proses," ujarnya.

Yoga juga menjelaskan bahwa kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pengolahan limbah (IPAL) serta ketersediaan food security kit, terus diperkuat guna menjamin standar keamanan pangan tetap terjaga. 

Ia menambahkan, pemutakhiran data sasaran juga menjadi perhatian utama agar program MBG benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dilakukan secara intensif untuk memastikan validitas data di lapangan..

"Kami terus berupaya memastikan setiap SPPG memenuhi standar operasional, baik dari sisi sanitasi, keamanan pangan, maupun distribusi," ungkapnya.**