Dilema Board of Peace: Langkah Strategis Prabowo untuk Kemerdekaan Palestina dan Perdamaian Gaza

FAJARNUSA.COM (JAKARTA) – Eksistensi Board of Peace (BoP) kini menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Sebagai instrumen yang lahir dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), efektivitas badan ini dalam mengakhiri konflik di Gaza terus diuji.

Dalam webinar bertema “Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina”, Minggu malam (1/2), Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr Teguh Santosa, membedah urgensi keterlibatan Indonesia dalam lembaga internasional tersebut.

Mandat PBB: Mengincar Negative Peace di Gaza

Baca Juga: Pangkormar Pimpin Pelepasan Jenazah Prajurit Marinir Gugur di Longsor Cisarua, 13 Masih Hilang

Berdasarkan Resolusi 2803, fase pertama yang harus dicapai adalah negative peace atau penghentian kekerasan total. Hal ini mencakup:

• Pelepasan senjata oleh kelompok perlawanan Hamas.

• Penarikan pasukan IDF (Israel Defense Forces) dari wilayah Gaza.

• Pertukaran sandera dan jaminan kepulangan warga Gaza ke tanah kelahiran mereka.

Baca Juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Sianida & Miras Ilegal di Perairan Manado, Nilainya Capai Rp 650 Juta

Teguh Santosa menegaskan bahwa setelah fase ini tercapai, dunia harus mendorong positive peace atau peaceful coexistence, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara berdaulat.

Keputusan Prabowo dan Prinsip Bebas Aktif

Partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam BoP di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dinilai sebagai langkah strategis. Indonesia bergabung bersama 13 pemimpin negara Muslim lainnya, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Turki.

"Keputusan ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia dan menjamin kedaulatan Palestina," ujar Teguh, yang juga Ketua Umum JMSI.

Baca Juga: Fokus Musbangkel Harjamukti 2026: Bongkar Bangunan Liar Demi Atasi Banjir Kota Cirebon

Bukan Cek Kosong: Indonesia Siap Evaluasi

Menanggapi polemik di masyarakat, Teguh menyoroti pernyataan tidak resmi Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa Indonesia akan mengevaluasi keanggotaannya jika BoP tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini menunjukkan posisi tawar Indonesia yang kuat dan tidak memberikan "cek kosong" kepada kepentingan global mana pun.

Acara yang diselenggarakan oleh Aqsa Working Group (AWG) ini juga mengingatkan kembali komitmen historis Indonesia terhadap Palestina, termasuk kisah Presiden Soeharto yang pernah membiayai operasional Kedubes Palestina di Jakarta saat PLO mengalami krisis finansial pada 1992.

**