Ia menegaskan PT PAL diharapkan tidak hanya berperan sebagai produsen alutsista laut, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi teknologi maritim yang memberi manfaat langsung bagi sektor perikanan dan nelayan.
“Sebagai negara maritim, pengembangan teknologi kapal, sistem navigasi, dan inovasi kelautan harus diarahkan untuk memperkuat pertahanan sekaligus mendukung ekonomi kelautan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Umum KASAI, Prof. Achmad menyatakan penguatan industri perkapalan nasional memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertahanan laut yang kuat dan ekonomi kelautan yang produktif perlu dibangun secara beriringan.
Ia menambahkan transformasi PT PAL dapat menjadi rujukan bagi BUMN strategis lainnya, khususnya dalam hal restrukturisasi organisasi, peningkatan kompetensi SDM, pembangunan ekosistem industri terintegrasi, serta kepastian regulasi.
“Transformasi memerlukan keberanian mengambil keputusan dan dukungan kebijakan yang konsisten,” katanya.
Diketahui Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan sekitar 70 persen wilayah berupa perairan.
Baca Juga: Influencer Sherly Annavita Bongkar Aksi Teror di Rumahnya: Dilempar Telur Busuk, Mobilnya Dicoret
Kondisi ini menjadikan laut sebagai ruang strategis ekonomi sekaligus bagian penting dari sistem pertahanan negara. Namun, tingkat kesadaran maritim dinilai masih terbatas.
Orientasi pembangunan yang lebih menitikberatkan wilayah daratan berpotensi melemahkan ketahanan nasional, terutama di tengah meningkatnya kepentingan global di jalur pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia.
Artikel Terkait
Dianggap Tidak Adil, FSP Maritim Makassar Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Pelabuhan Makassar
Cirebon dan Guangzhou Bangkitkan Kembali Jejak Sejarah Jalur Sutra Maritim
Sambut Kunjungan Dankodaeral III TNI AL, Wakil Wali Kota: Sinergi dengan TNI AL Kunci Ketahanan Maritim
Selama 2025, KAI Catat Hampir 21 Ribu Wisatawan Mancanegara Gunakan Kereta Api dari Wilayah Daop 3 Cirebon