DPR Desak Garuda Benahi Sistem hingga Tuntut Jaminan PMN Rp23,67 Triliun Jadi yang Terakhir

Dengan angka itu, katanya, suntikan PMN tidak akan otomatis menutup defisit ekuitas negatif yang selama ini membayangi perusahaan.

“Total liabilities Bapak 8,288 miliar US itu Rp136 triliun kurang lebih, Pak ya. Ekuitas juga bertambah. Nah, bagaimana Bapak bisa going concern berarti Bapak harus menutup ekuitas yang negatif ini,” kata Darmadi.

Ia mempertanyakan bagaimana Garuda dapat menjamin keberlanjutan usaha (going concern) apabila kondisi ekuitas negatif belum diatasi secara menyeluruh.

Baca Juga: ITB Widya Gama Kampus Wirausaha Tebar Optimisme lewat Pemberdayaan Penyintas Semeru

Tata Kelola Biaya Dipertanyakan

Tidak berhenti di situ, Darmadi mengkritik penyusunan prioritas dalam 11 pilar transformasi Garuda yang diajukan manajemen. 

Menurutnya, penempatan ‘peningkatan tata kelola biaya’ sebagai prioritas terakhir menimbulkan pertanyaan besar.

Baca Juga: Rais Aam Miftachul Akhyar Umumkan PBNU Bentuk Tim Pencari Fakta Usai Copot Gus Yahya dari Jabatan Ketum

“Peningkatan tata kelola biaya itu ditaruh dalam prioritas terakhir, Pak. Apa maksudnya, Pak? Apakah tidak ada disiplin biaya sejak awal atau tidak bisa di-handle?” tanyanya.

Darmadi menilai pembenahan biaya seharusnya menjadi pilar utama dalam proses transformasi, mengingat beban operasional yang selama ini membebani perusahaan.

Masalah Struktural yang Dianggap Paling Mendesak

Baca Juga: Akses Darat Sulit Ditembus, Kepala BNPB Ungkap 50 Tentara Jalan Kaki ke Daerah Terisolir di Tapanuli Utara-Sibolga untuk Distribusi Logistik

Dalam sesi akhir penyampaian pandangan, Darmadi menegaskan bahwa terdapat dua masalah struktural yang harus segera ditangani Garuda jika ingin keluar dari tekanan keuangan berkepanjangan. 

Pertama, rute-rute penerbangan yang merugi dan terus ‘membakar uang’ bila tidak ditutup atau direstrukturisasi. Kedua, beban leasing dan maintenance pesawat yang dinilainya sangat mencekik arus kas perusahaan.