Selain itu, Pemprov juga menyiapkan berbagai program perlindungan sosial-ekonomi, mulai dari jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga bantuan kesehatan bagi pasien rumah sakit.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa program KUR ini merupakan terobosan besar hasil kolaborasi lintas kementerian dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kebutuhan rumah di masyarakat jauh melebihi kapasitas anggaran negara.
“Anggaran pemerintah hanya mampu membangun sekitar 280 ribu unit rumah, sementara kebutuhan sebenarnya mencapai 3 juta unit. Oleh karena itu, lahirlah program KUR Perumahan ini,” jelas Maruarar.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan satu unit rumah subsidi melibatkan setidaknya lima tenaga kerja, sehingga pembangunan ratusan ribu rumah akan memberikan dampak ekonomi luas, dari pelaku usaha kecil hingga pemasok bahan bangunan.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menekankan urgensi mengatasi backlog perumahan, mengingat banyak keluarga yang sudah menikah namun belum memiliki rumah sendiri atau masih tinggal di tempat yang kurang layak.
Ia menyebut program ini berjalan dalam sebuah ekosistem yang melibatkan sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan data yang didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Di kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi program tersebut karena memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut bahwa setiap investasi sebesar Rp1 juta di sektor perumahan dapat menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1,9 juta. Data BPS juga menunjukkan backlog perumahan menurun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga, atau berkurang sekitar 300 ribu unit dalam setahun.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Cirebon untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Cirebon siap berkolaborasi dalam setiap upaya pembangunan infrastruktur yang dapat mendongkrak kualitas hidup warga dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh,” ujar Wali Kota.
Artikel Terkait
Klarifikasi Lagi, Wakil Ketua DPR Luruskan Isu Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan untuk Anggota Dewan
Menteri PKP Janjikan Rumah Bersubsidi untuk Keluarga Affan Kurniawan
Satu Tahun Museum Topeng Cirebon, Wali Kota: Rumah Budaya dan Cermin Identitas
Komisi II DPRD Kota Cirebon Tinjau Progres Betonisasi Jalan Ciremai Raya