Sekolah Legislasi dan Urgensi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

FAJARNUSA.COM - Di tengah hingar-bingar demokrasi elektoral, terdapat satu fenomena diam-diam namun memprihatinkan, apatisme politik di kalangan generasi muda. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena atmosfer politik yang penuh praktik transaksional membuat mereka enggan memahami sebelum sempat belajar. Fenomena ini tercermin dalam narasi populer seperti #KaburAjaDulu— sebuah ekspresi kekecewaan yang memicu keinginan lari dari keterlibatan dalam urusan kenegaraan.

Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berharap lahirnya regenerasi kepemimpinan dari kalangan muda, jika mereka saja enggan memahami sebelum sempat belajar? Padahal, sebagaimana ditekankan oleh Mohammad Hatta, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi kerakyatan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, pendidikan politik untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan dari kalangan muda bukan lagi pelengkap, melainkan fondasi utama keberlanjutan bangsa.

Trias Politica

Baca Juga: KAI Memperpendek Batas Waktu Pembelian Tiket Jadi Lebih Fleksibel

Pemerintahan tidak hanya sampai pada lembaga eksekutif sebagai pelaksana program. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Lumajang contohnya, yang merupakan mitra kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang sebagai lembaga legislatif, yang berperan mengesahkan kebijakan dan mengawasi jalannya PEMDA Kabupaten Lumajang berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam hal ini, teori trias politica yang dikemukakan John Locke menemukan relevansinya. Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan semata-mata prosedural, tetapi merupakan mekanisme pengaman terhadap potensi absolutisme kekuasaan.

Sayangnya, banyak generasi muda yang belum memahami struktur dan fungsi lembaga-lembaga tersebut secara utuh. Ini bukan sekadar asumsi, melainkan fakta yang kami temui langsung dalam dunia pendidikan. bagaimana pemahaman akan birokrasi pemerintahan masih terbatas pada permukaan.

Baca Juga: Viral Wanita Lompat dari Lantai 19 Kalibata City, Polisi: Temukan Orang Tak Dikenal di Kamar

DPM WiGa dan Sekolah Legislatif

Dilandasi oleh kegelisahan tersebut, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ITB Widya Gama Lumajang menginisiasi Sekolah Legislatif sebagai program pendidikan politik bagi pemuda dan mahasiswa, khususnya pemilih pemula. Tujuannya jelas, membekali generasi muda dengan pemahaman yang kuat tentang sistem pemerintahan, fungsi lembaga legislatif, serta pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program ini kami rancang sebagai kegiatan partisipatif, yang memadukan materi dan praktik, dengan empat komponen utama:

Baca Juga: Dari Palu ke Seoul, Mantan Reporter TV Indonesia Kini Tampil sebagai Anchor di KBS News Korea Selatan

1. Student Governance

Pengenalan birokrasi pemerintahan yang diterjemahkan dalam konteks organisasi di dunia pendidikan, agar peserta mudah memahami struktur kekuasaan secara adaptif.

2. Critical Thinking
Setelah memahami struktur birokrasi, peserta dilatih untuk berpikir kritis terhadap kebijakan dan dinamika lembaga-lembaga di dalamnya.