Kemendagri Angkat Bicara Soal Sengketa 13 Pulau Trenggalek-Tulungagung: Ternyata Ada 16 dan Sementara Masuk Wilayah Jatim

photo author
M. Sulaeman, Fajar Nusa
- Rabu, 25 Juni 2025 | 08:19 WIB
Foto Ilustrasi - Kemendagri sebut 13 pulau sengketa Trenggalek-Tulungagung sementara masuk wilayah Jawa Timur.  (freepik.com)
Foto Ilustrasi - Kemendagri sebut 13 pulau sengketa Trenggalek-Tulungagung sementara masuk wilayah Jawa Timur. (freepik.com)

FAJARNUSA.COM -- Polemik kepemilikan wilayah atas 13 pulau yang diperebutkan oleh Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung akhirnya diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Dalam keterangan resmi, Kemendagri menyebutkan bahwa jumlah pulau yang disengketakan sebenarnya bukan 13, melainkan 16 pulau.

"Pulau yang disengketakan selama ini disampaikan ada 13. Setelah kita telaah bersama, terdapat kesamaan klaim dari Tulungagung dan dari Trenggalek," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam konferensi pers, Selasa 24 Juni 2025.

Baca Juga: Pemkab Cirebon Gelar Travel Mart untuk Promosikan Wisata Daerah

Status Sementara: Di Bawah Administrasi Provinsi Jawa Timur

Untuk menghindari konflik berkepanjangan, Kemendagri memutuskan bahwa ke-16 pulau tersebut sementara akan berada di bawah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Penetapan ini bersifat sementara, sambil menunggu hasil kajian lanjutan dan rapat penataan wilayah administratif yang akan datang.

Baca Juga: Dukung Penuh Paskibraka, Wali Kota Cirebon Tekankan Pengabdian dan Integritas

"Kita menetapkan bahwa 16 pulau tersebut untuk sementara masuk dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak masuk Trenggalek, tidak juga masuk Tulungagung, masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur," jelas Tomsi.

Langkah Mediasi dan Penataan Wilayah Dilanjutkan

Pemerintah pusat menegaskan akan terus mengawal penyelesaian administratif wilayah ini secara adil dan berdasarkan hukum. 

Baca Juga: Babak Baru Korupsi Pertamina: 9 Tersangka Kasus Minyak Mentah Dilimpahkan ke Kejaksaan

Dalam waktu dekat, rapat lanjutan akan digelar untuk merumuskan penataan wilayah dengan melibatkan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.

Keputusan Kemendagri ini menjadi langkah strategis untuk mencegah gesekan antarwilayah dan memastikan pengelolaan wilayah pesisir tetap kondusif dan terkoordinasi dengan baik di bawah Provinsi Jawa Timur.

Daftar Pulau yang Disengketakan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: M. Sulaeman

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X