Mengaku Ingin Bangun Kampung Nelayan, Menteri Trenggono Minta Anggaran Rp2 Triliun yang Diblokir Kemenkeu Cair

FAJARNUSA.COM -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka blokir anggaran kementeriannya senilai Rp2 triliun. Anggaran itu akan digunakan pihaknya untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

Menteri KP mengklaim, blokir anggaran tersebut sudah dalam proses pembukaan oleh Kemenkeu yang dipimpin Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati.

"(Anggaran KKP diblokir) sedang dalam proses pembukaan untuk pembangunan Kampung Nelayan. (Nilainya) Rp2 triliun," tegas Trenggono dalam pernyataannya di Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip pada Rabu, 4 Juni 2025.

Baca Juga: Wali Kota Cirebon Pastikan Hewan Kurban Aman dan Sehat Jelang Idul adha

Trenggono menuturkan, lokasi Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun tersebar di wilayah Indonesia, termasuk NTT.

"Ini lagi nyebar, di daerah NTT juga ada cukup banyak. Lalu di Batam ada, di daerah Sulawesi Selatan, banyak-banyak. Di Lampung juga ada," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Trenggono memang pernah mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Baca Juga: 9 Fakta Kejadian Longsor Galian C di Kawasan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon 

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 kampung. Untuk tahap awal, KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025. 

Kriteria lokasinya yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan lebih dari 80 persen, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare.

Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga perlu memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.***