FAJARNUSA.COM -- Bimo Wijayanto ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang baru.
Posisinya ini untuk menggantikan DJP sebelumnya, yakni Suryo Utomo.
Bimo datang ke Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Prabowo pada Selasa, 20 Mei 2025 bersama dengan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama yang akan menggantikan Askolani sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai.
Baca Juga: Soal Usulan KPK Parpol Dijatah APBN untuk Menekan Tindakan Korupsi, Istana: Bisa Didiskusikan
“Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,” kata Bimo di kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 20 Mei 2025.
Bimo mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan beberapa arahan dari Prabowo, namun enggan membagikan rinciannya.
Lalu, siapa Bimo Wijayanto yang akan segera menjabat sebagai DJP?
Baca Juga: Kabar Duka, Suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf Meninggal Dunia
Bimo sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024.
Ia pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada September 2020 hingga Desember 2024.
Lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 5 Juli 1977, ia menjabat sebagai Komisaris Independen Phapros yang merupakan anak perusahaan milik PT Kimia Farma Tbk sejak 2022.
Untuk pendidikan, ia merupakan lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1995.
Usai menamatkan bangku sekolah, ia melanjutkan pendidikan perkuliahan ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil Akuntansi.
Lulus tahun 2000, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia pada 2005.
Artikel Terkait
Komika Soleh Solihun Berikan Jawaban Kepada Dirjen Pajak Soal Pemasukan Dari Akun Youtubenya
Disorot karena Nunggak Pajak, Mobil Dedi Mulyadi Tiba-tiba Berubah Plat Jawa Barat
Prabowo Tanggapi Langsung Keluhan Pajak Gaji Buruh, Ucap Janji Bakal Lakukan Kaji Ulang: Gaji Nggak Besar, Ngapain Dipajak
Penerimaan Pajak APBN Menjadi Instrumen Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat