Merespon TNI Ikut Mengamankan Kejaksaan di Seluruh Indonesia, DPR: Harus Ada Penjelasan yang Tegas

FAJARNUSA.COM -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani turut buka suara mengenai keberadaan TNI dalam mengamankan kejaksaan.

Puan mengatakan bahwa sudah seharusnya ada penjelasan mengenai keterlibatan TNI dalam mengamankan kejaksaan tersebut.

Menurutnya, dengan adanya keterangan yang transparan, bisa menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Baca Juga: Preman Berkedok Ormas, Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Setoran Rp 1 Juta Setiap Bulan

“Kenapa ada TNI berjaga di kejaksaan, nantinya harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak,” kata Puan di kompleks gedung DPR, Senayan pada Kamis, 15 Mei 2025.

“Jadi jangan sampai kemudian ada fitnah atau ada pemikiran lain sampai ada hal seperti itu, jadi tolong dijelaskan sejelas-jelasnya,” imbuhnya.

Penjagaan TNI di kejaksaan ini bermula dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Baca Juga: Roy Suryo Diperiksa Polisi Soal Ijazah Jokowi: Saya yang Rancang UU ITE, Kok Dipakai Begini?

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa TNI akan mendukung pengamanan di kejaksaan tinggi (Kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya juga diketahui bahwa ada perjanjian MoU antara TNI dan Kejaksaan RI pada 6 April 2023 dengan nomor NK/6/IV/2023/TNI.

Dalam MoU itu berisi tentang penugasan anggota TNI untuk mengamankan kejaksaan adalah hal yang rutin dan sikap preventif.

Baca Juga: Perjalanan Berkesan Bagi Penumpang Kereta Api saat Melintas Wilayah Daop 3 Cirebon

Namun, itu bukan sebagai bentuk militerisasi terhadap kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.***