FAJARNUSA.COM (JAKARTA) -- Presiden Prabowo memberikan arahan untuk tidak boleh ada tindakan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Melalui konferensi video dari Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025, Prabowo berbincang dengan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya transparansi dalam proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini.
Ia menekankan anggaran negara yang digelontorkan di program Makan Bergizi Gratis ini untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia.
Baca Juga: Pj Wali Kota Apresiasi Inisiatif Spectrum 2025 Lestarikan Kesenian dan Kearifan Lokal
“Saya titip benar-benar, jaga pelaksanaan yang baik,” ujar Prabowo dalam konferensi video tersebut.
“Setiap peser, setiap sen, setiap rupiah harus saudara jaga. Ini adalah untuk makanan anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, ini untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.
Hindari Potensi Penyimpangan di Dapur Makan Bergizi Gratis
Prabowo juga menyinggung mengenai adanya potensi terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dapur dan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis ini.
Ia juga mengingatkan untuk menjaga standar kebersihan makanan saat pengolahan.
Dalam pernyataannya, Prabowo memberikan contoh penggunaan minyak goreng yang tidak boleh digunakan beberapa kali
“Pembelanjaan bahan-bahan awasi, saya minta minyak goreng juga harus yang bersih, permainan dapur-dapur selalu minyak goreng akan dipakai 5, 6, 10 kali sampai hitam. Ini saya tekankan,” ujarnya.
Kembali pada tujuan program ini, Prabowo mengatakan kalau keberhasilan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Artikel Terkait
MBG Tetap Dibagikan Saat Bulan Ramadhan, Badan Gizi Nasional Pertimbangkan Perubahan Packaging
Sri Mulyani Beri Respon Permintaan BGN Tambah Anggaran MBG Rp100 Triliun, Ungkap Banyak UMKM yang akan Terbantu
Menyoal Program MBG yang Dilaksanakan Setiap Hari, Menkeu Sri Mulyani: Seperti Pesta Pernikahan Setiap Hari
Presiden Prabowo Target Percepatan Pemerataan Penerima Manfaat MBG, Kepala BGN: Butuh Rp25 Triliun Per Bulan