FAJARNUSA.COM (CIREBON) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah melakukan upaya nyata dalam melakukan penanganan pada indikator makro. Mulai dari penanganan inflasi, stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim, hingga peningkatan layanan publik.
Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi dalam rapat pendampingan capaian indikator makro yang digelar di Ruang Rapat Prabayaksa Balai Kota Cirebon, Rabu (24/7/2024).
Kegiatan dihadiri Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, H Sumasna ST MUM, Pj Sekda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST, para kepala perangkat daerah, dan lainnya.
Baca Juga: Dinas PUPR Indramayu Mulai Lakukan Tahap Persiapan Rekonstruksi Jalan Pringgacala - Tanjakan
Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota menyampaikan, permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, dan inflasi masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemkot Cirebon.
"Penanganan permasalahan ini membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional di berbagai sektor," ujarnya.
Menurut Pj Wali Kota, Kota Cirebon telah melakukan upaya nyata dalam melakukan penanganan pada 10 indikator. Diantaranya penanganan inflasi, stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim, penyehatan BUMD, peningkatan layanan publik, perizinan dan kesehatan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta melaksanakan beberapa program unggulan.
Baca Juga: Pemkab Cirebon Gandeng Investor Asing untuk Pengelolaan TPA Sampah Ramah Lingkungan
Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah sistem merit. Untuk diketahui, sistem merit adalah salah satu upaya dan solusi untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional. Sistem merit menekankan pada objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen, pengembangan, dan promosi pegawai.
"Kami yakin bahwa dengan penerapan sistem merit secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam upaya kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, dan inflasi," jelasnya.
Pj Wali Kota mengimbau agar seluruh perangkat daerah untuk bersama kolaborasi, kerja keras untuk mewujudkan capaian indikator yang maksimal. Menurutnya, ada beberapa indikator yang sudah baik supaya bisa dipertahankan, yang belum baik bisa ditingkatkan.
Baca Juga: KPK Usut Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, Rumah Pribadi Wali Kota Semarang di Geledah, Empat Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka
"Jadi tidak hanya maksimal, tapi capaian indikator diharapkan dapat mendukung akselerasi Jawa Barat termaju bisa terwujud," imbaunya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, H Sumasna ST MUM mengapresiasi capaian indikator Kota Cirebon dalam penurunan angka prevalensi stunting. Berdasarkan pencatatan rutin di posyandu yang bisa ditracking by name by address di Kota Cirebon terus mengalami penurunan sejak tahun 2021 sebesar 13,04%. Lalu tahun 2022 12,8%, dan tahun 2023 11,66%.
"Keren, angkanya mengalahkan presentase kasus stunting di Jawa Barat pada 2021 dan 2022. Pola yang dilakukan di tahun tersebut bisa dipelajari lagi agar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 akan tercapai, kita harus optimis," tuturnya.
Artikel Terkait
Wakil Bupati Cirebon Targetkan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pada Tahun 2024
Sinergitas Ketahanan Pangan, Kepala Bapanas Resmikan RMP di Indramayu
Dukung Ketahanan Pangan Sekaligus Sambut HUT Bhayangkara ke 78, Polres Berau Tabur 5000 Benih Ikan
Lewat Virtual, Pj Bupati Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2024 bersama Kementan dan Kemendagri
LPS Gelar Pemeriksaan Dini Stunting di Kecamatan Suraneggala, Dinkes Kabupaten Cirebon Kampanyekan Hidup Sehat Ibu Hamil dan Bayi
Tuan Rumah Harganas Tingkat Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon Terima Gelar Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting