FAJARNUSA.COM (KABUPATEN CIREBON) — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Pemprov Jabar, Senin (15/7/2024).
Bertempat di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, rakor yang digelar secara virtual itu membahas tentang kerja-kerja konkret pengendalian inflasi tahun 2024.
Mentan RI Andi Amran Sulaiman menyinggung soal ketersediaan pupuk di daerah, agar tak menghambat masa tanam dan panen. Sebab, menurut Amran, ketersediaan beras dalam negeri menjadi salah satu penyumbang inflasi di Indonesia.
Baca Juga: Dalam Rangkaian Hari Bakti Adhyaksa Ke 64, Kajari Indramayu Jalin Silaturahmi Kepada Purnabakti
Sementara itu, Mendagri RI Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, menyampaikan soal pengendalian inflasi juga berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
Namun, lanjut dia, yang paling utama adalah pengendalian inflasi di sektor pangan, karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
Tito mengaku, mayoritas daerah mampu mengendalikan inflasi pada pekan pertama Juli 2024. Namun, ia tak menampik di beberapa daerah harga beras mulai merangkak naik.
“Nah ini perlu kita sikapi, Bapak Mentan sengaja datang ke sini dan rombongan untuk menyampaikan langkah-langkah beliau. Memang strategi besar kita untuk masalah inflasi utamanya adalah, kita berusaha untuk swasembada dengan meningkatkan produksi dalam negeri,” kata Tito.
Pemerintah bakal menggenjot produksi beras dalam negeri untuk pengendalian inflasi. Opsi untuk membuka keran ekspor juga tengah dipikirkan.
“Lahan sawah yang sudah ada jangan sampai dikonversi ke pengguna lainnya, seperti untuk komersial, permukiman dan lain-lain. Ini akan membuat produksi menurun,” katanya.
