YSBK Kaltara Apresiasi Program BAPPENAS untuk Pelayanan Pendidikan di Perbatasan Kab. Nunukan-Malaysia

FAJARNUSA.COM (Nunukan, Kaltara) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/BAPPENAS) menyelenggarakan Focus Group Discussion Peta Jalan Pendidikan Indonasia 2025-2045 di Hotel NOVOTEL Balikpapan. Rabu, (29/05/24)

Kegiatan tersebut bertema, "Strategi Pemenuhan Pendidikan Berkualitas yang Merata di Wilayah Perbatasan".

Pembicara pada pertemuan tersebut adalah Akhmad S.IP., MSi., (Kepala Dinas Pendidikan Nunukan), Dr. Didi Adriansyah S.TP., M.M., (Rektor Universitas Kaltara), Fitri Wijarini S.Pd., M.Pd., dan Dr. Bibit (Wakil Dekan Universitas Mulawarman). Adapun dimoderatori oleh Dr. Bandi dari PPN/BAPPENAS.

Baca Juga: Ratusan Jurnalis Indramayu Sambangi DPRD, Tolak RUU Penyiaran

Selanjutnya Bapak Akhmad memaparkan materi tentang permasalahan yang dihadapi Dunia Pendidikan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Menurutnya, ada banyak peserta didik merupakan anak dari karyawan atau Pekerja  Migran yang notabene kebanyakan bukan warga Kabupaten Nunukan.

Untuk mengatasi itu Dinas Pendidikan Nunukan bekerjasama dengan Camat setempat dan Dinas yang mengurusi Kependudukan.

Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Gandeng BI Dalam Program Digitalisasi Pemasaran

Persoalan lainnya yang dihadapi adalah peserta didik yang mengikuti orangtuanya di perkebunan-perkebunan sawit yang lokasinya berada di wilayah di perbatasan Malaysia, sehingga anaknya tidak bisa sekolah karena tidak ada sekolah di perkebunan itu.

Untuk mengatasi hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan bekerjasama dengan Perusahaan sawit  untuk memberi pendidikan informal kepada peserta didik tersebut.

"Ada juga peserta didik di Sebatik wilayah Malaysia yang dapat mengakses sekolah di Sebatik wilayah Indonesia, namun harus menempuh jarak yang sangat jauh," terangnya.

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLH Tanam 200 Pohon Mangrove di Kawasan Pesisir Kota Cirebon

"Hal ini juga terjadi di Lumbis. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Nunukan mengusulkan kepada Kemendikbud untuk dapat memfasilitasi pembangunan Boarding School sehingga peserta didik tidak perlu bolak-balik menembus perbatasan," tambahnya.

"Persoalan lainnya yang sulit diatasi adalah guru-guru di pelosok Desa Nunukan yang mutasi ke perkotaan sehingga banyak sekolah di pedesaan mengalami kekurangan guru."

"Pengalaman-pengalaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan ini sangat berharga untuk dijadikan barometer penyusunan kebijakan terkait bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah perbatasan lainnya," tutupnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Tanggapi Kasus Perundungan di SMA Binus BSD, Nyatakan Kenakalan Remaja Biasa?

Kemudian Dr. Didi selaku pembicara kedua menyampaikan beberapa hal penting, yakni urgensi peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kaltara yang tidak saja merupakan daerah perbatasan tapi juga daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Ia juga menawarkan solusi terkait kekurangan guru di pedesaan, yakni dengan cara menyekolahkan Warga yang memiliki sumber daya manusia (SDM ) di desa itu sendiri untuk menjadi seorang Guru dan ditugaskan di desa masing-masing.

Menurut Dr. Didi, otonomi daerah juga perlu diperkuat agar pemerintah daerah dapat lebih luwes dalam membuat kebijakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di perbatasan yang memiliki problem-problem khas.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Lolak Sulawesi Utara, AHY Mulai Ikut Andil

Salah satu kritiknya terhadap praktik otonomi daerah sekarang adalah wewenang pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dipegang oleh Provinsi, sedangkan Paud sampai dengan SMP wewenangnya di Kabupaten.

"Kebijakan ini menyebabkan sulitnya Kabupaten memadukan sumber daya manusia dengan kebutuhan dan kompetensi dunia kerja di daerahnya. Di sisi lain, apabila Provinsi menghasilkan lulusan SMA/SMK yang menganggur, maka jumlah pengangguran ini akan dicatat dan dianggap sebagai pengangguran di Kabupaten, padahal bukan Kabupaten yang mengelola SMA/SMK."

"Sebaiknya pengelolaan SMA/SMK sebaiknya diserahkan kembali ke Kabupaten agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten bisa mengintegrasikan kebijakan pendidikannya dengan lebih optimal, sementara Provinsi bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih optimal pula," jelasnya kepada forum.

Baca Juga: Polri Komitmen Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu 2024

Persoalan dunia pendidikan lainnya di Kaltara adalah disparitas antara lulusan SMA di daerah dengan lulusan yang diharapkan sehingga Universitas harus melakukan effort lebih untuk memastikan Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dan lulus sehingga dapat memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang memadai, lanjutnya.

Kemudian Fitri Wijarini sebagai pembicara ketiga memaparkan materi tentang tantangan pendidikan di wilayah perbatasan dan terpencil.

Ia menyorot persoalan aksesibilitas yang buruk, dimana daerah terpencil jauh dari kota dengan hambatan berupa gunung, sungai  berarus deras dan hutan yang masih lebat. Fasilitas sekolah di daerah terpencil juga banyak kurang memadai, seperti ruang kelas tidak terawat, tidak ada perpustakaan, tidak ada laboratorium dan fasilitas sanitasi yang buruk.

Baca Juga: Ungkap Pencabulan Anak di Bawah Umur, Polresta Cirebon Juga Berhasil Amankan 6 Remaja Bersenjata Tajam dan Spesialis Pencurian Rumah Kosong

"Daerah terpencil juga kekurangan guru tertentu sehingga seorang guru mengajar beberapa pelajaran sekaligus," katanya.

"Guru di sana juga susah mengakses pelatihan untuk pengembangan keterampilan profesional sehingga berdampak pada kompetensinya," sambungnya.

"Siswa di daerah terpencil juga sering kekurangan buku teks, bahan ajar, dan sumber belajar lainnya. Akses ke teknologi informasi dan komunikasi juga sangat terbatas sehingga berdampak pada kualitas pendidikan."

Baca Juga: Tawuran Pelajar, 8 Orang Diamankan dan Satu Korban Luka Bacokan

Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah daerah terpencil juga sering tidak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal sehingga menjadi kurang relevan dengan siswa di daerah tersebut.

Persoalan lainnya yang tidak kalah sulit diatasi adalah persoalan Bahasa, dimana bahasa pengantar di sekolah tidak sama dengan bahasa sehari-hari siswa.

Ibu Fitri Wijarini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas diperlukan pembangunan infrastructur dan teknologi yang memadai, peningkatan guru melalui pelatihan, rekruitment guru lokal, kebijakan dan pendanaan yang tepat sasaran, melibatkan Komunitas yang perduli dengan dunia pendidikan, kurikulum kontekstual sehingga relevan bagi siswa.

Baca Juga: Ungkap Penyalahgunaan Sabu-sabu, Pria Asal Desa Prenduan di Tangkap di Rumahnya

Pada kesempatan sesi diskusi pendalaman, Joko Supriyadi S.T., M.T., Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara yang hadir sebagai mitra pembangunan, memberi masukan untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas secara strategis yakni sebagai berikut: perlunya memperjelas dampak dari ketimpangan akses dan kualitas Pendidikan di daerah perbatasan terhadap pembangunan Indonesia pada umumnya dan pada IKN pada khususnya.

Harapannya, rincian dampak ini dapat menjadi pertimbangan khusus bagi pengambil kebijakan pendidikan Kaltim-Kaltara di pusat. Liberalisasi Pendidikan harus dihentikan. Liberalisasi pendidikan membuat biaya pendidikan semakin mahal, orientasi dunia pendidikan terlalu bersifat materiil, peserta didik seakan hanya mengejar pemenuhan kebutuhan industri, serta metode pendidikan yang semakin tidak merakyat memaksakan standar kualitas nasional ke daerah, tidak mampu menyesuaikan potensi SDM dan kebutuhan daerah sehingga membuat guru tidak betah di pedalaman.

"Otonomi Daerah di daerah perbatasan harus diperkuat dan diperluas," tandas Joko Ketua YSBK Kaltara.

Baca Juga: Bupati Cirebon Kecewa Atas Ambruknya Gapura Alun-Alun Pataraksa Yang Menelan Anggaran Miliyaran

Lanjutnya, hal bertujuan untuk memperpendek rentang kendali dan meningkatkan inisiatif dan inovasi pemerintah daerah. Jangan seperti saat ini, yang mana pemda seperti "dilepas kepala dipegang ekor", guraunya.

Pendidikan sejarah dan budaya harus diperkuat untuk menjaga integritas nasional di perbatasan. Muatan lokal seperti sejarah lokal dan budaya lokal harus ditanamkan sejak PAUD sampai SMA agar peserta didik mengenal jati dirinya.

Sangat lucu bila peserta didik saat ini di perbatasan lebih tahu sejarah majapahit daripada sejarah Kerajaan-kerajaan di daerahnya.

Baca Juga: Ironis, Anggaran 15.5M Gapura Alun-Alun Pataraksa Ambruk Dalam 2 Bulan Setelah di Resmikan

Strategi pembiayaan/pendanaan pendidikan di daerah perbatasan semestinya melibatkan korporasi/perusahaan-perusahaan besar di daerah tersebut, seperti perusahaan minyak, gas, batubara, sawit dan perusahaan kayu.

Mekanisme pendanaan proyek pendidikan berbasis private public partnertship (PPP) perlu digalakkan untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan.

Korporasi mesti dilibatkan dalam menyusun kebijakan, tidak hanya dimanfaatkan sumber dayanya.

Baca Juga: Pasca Gapura Alun-Alun Pataraksa Ambruk, Gapura Alun-Alun Kejaksan Kota Cirebon pun Alami Keretakan

Demikianlah acara dilaksanakan dengan lancar, melibatkan berbagai pihak yang konsen di dunia pendidikan baik di pusat maupun daerah.

Bisa dikatakan acara tersebut memberi kesempatan besar pada Kaltara untuk menyampaikan aspirasinya, karena tiga pembicara berasal dari Kalimantan Utara.

Harapannya melalui acara ini, suatu peta jalan pendidikan indonesia dapat disusun dengan optimal sehingga pendidikan berkualitas menjadi merata di seluruh wilayah perbatasan khususnya Kalimantan Utara.

Penulis: Joko Supriyadi S.T., M.T. (Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara).