Bangun Infrastruktur Indonesia Butuh Investasi Sampai Rp 6.445 Triliun, Airlangga Hartarto: Sudah Berjalan

FAJARNUSA.COM — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia senilai Rp 6.445 triliun.

Namun, APBN hanya mampu menyediakan Rp 2.385 triliun atau 37 persen dari total kebutuhan anggaran.

Sehingga, masih ada gap atau kekurangan Rp 4.060 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia hingga 2024 nanti.

Baca Juga: YouTube Paksa Pengguna Matikan Ad Blocker Pada Saat Menonton Video

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kekurangan kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa diatasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Airlangga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek KPBU.

"Pertama kita ada public private partnership atau proyek KPBU, itu dikoordinasikan melalui proyek-proyek strategis nasional, selama ini sudah berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/11).

Baca Juga: Hari Kedua di Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi Awali Groundbreaking dan Tinjauan Proyek

Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 211 proyek dan 13 program dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp 5.746,9 triliun.

Hingga Oktober 2023, telah selesai 170 PSN dengan nilai proyek Rp 1.299,4 triliun, dan 61 proyek sedang dalam tahap konstruksi.

Pemerintah menargetkan ada 12 PSN dengan nilai Rp 23 triliun yang akan selesai hingga Desember 2023. Dengan total, nilai PSN yang akan selesai di 2023 dan 2024 mencapai Rp 174 triliun.

Baca Juga: Penjualan Mitsubishi Outlander PHEV di Indonesia Terbilang Rendah, Irwan: Stok Sangat Terbatas

Sementara itu, proyek PSN yang tahap konstruksi penyelesaiannya yang lewat dari 2024 memiliki nilai mencapai Rp 1.400 triliun.

"Kalau skema investasi kan KPBU, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha swasta, sehingga tentu di mana yang secara ekonomi perlu turun tangan pemerintah, pemerintah bisa turun," ujar Airlangga.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil, menekankan bahwa sektor infrastruktur menjadi menjanjikan untuk investasi, dan keterlibatan sektor swasta dalam skema KPBU dapat menjadi solusi dari keterbatasan APBN.