Pertemuan Strategis Jaksa Agung dan KSAL, Bahas Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia

photo author
M. Aldi Priambudi, Fajar Nusa
- Rabu, 18 Oktober 2023 | 09:06 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat melakukan pertemuan koordinasi penting. (Foto: kejaksaan.go.id)
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat melakukan pertemuan koordinasi penting. (Foto: kejaksaan.go.id)

FAJARNUSA.COMJaksa Agung ST Burhanuddin melaksanakan pertemuan koordinasi antara Kejaksaan RI dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membahas penegakan hukum di wilayah laut.

Pertemuan ini berlangsung pada hari Selasa (17/10/2023) sekitar pukul 10.00 WIB di Lantai 7 Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Pertemuan koordinasi ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asri Agung Putra, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana. Dari pihak TNI AL, hadir Asisten Personel KSAL Laksda TNI P. Rahmad Wahyudi, Asisten Operasi Laksda TNI Denih Hendrata, dan Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksma TNI Leonard Marpaung.

Baca Juga: Sinopsis Film No Time to Die Kisah James Bond Ke 25

KSAL menyoroti luas teritorial laut Indonesia, yang mencakup 2/3 dari luas daratannya, serta permasalahan kejahatan di laut.

Dalam konteks ini, KSAL mendorong kerja sama dan koordinasi antara penegak hukum untuk mengatasi berbagai tindak pidana laut transnasional.

Jaksa Agung menyambut baik kunjungan KSAL dan tim TNI AL sebagai upaya mempererat kolaborasi penegakan hukum di wilayah laut.

Baca Juga: Komedian Dustin Tiffani Dikabarkan Sudah Ada Niat Untuk Menikah, KIra-kira Kapan ya?

Ia juga menekankan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam koordinasi perkara-perkara terkait.

“Indonesia memiliki kekayaan laut yang potensial, sehingga berpotensi dilirik oleh negara lain. Hal itu dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah teritorial, illegal fishing, illegal mining, trafficking, penyelundupan narkotika hingga terorisme. Mengingat ada 12 instansi penyidik yang berkepentingan di wilayah laut, semua penyidikan tindak pidana laut perlu dikoordinasikan antar pihak dengan baik,” ujar KSAL. Selasa(17/10)

Jaksa Agung menyoroti pentingnya teknologi informasi dalam penegakan hukum di laut dan menekankan perlunya penguatan sarana, prasarana, serta koordinasi intensif dan efektif antara penyidik.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Beri Tanggapan Tentang Kabar Kakaknya, Gibran Rakabuming Raka Gabung Partai Golkar

"Untuk itu, JAM PIDMIL dapat membantu penyidik TNI AL dalam rangka koordinasi dan sinergi penegakan hukum secara komprehensif.", ujar Jaksa Agung.

Ia juga menyarankan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun persepsi yang seragam di kalangan penegak hukum.

“Saya berharap ke depannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun mindset/presepsi yang sama antar penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pertukaran informasi dan sharing knowledge,” ujar Jaksa Agung.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: M. Aldi Priambudi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X